Masih Merasa Layak Mendapatkan Subsidi ? Ini Cara Pengaduannya

  • Whatsapp

Bacaan Lainnya

 

KABARBANGKA.COM — Polemik soal Kenaikan Tarif Dasar Listrik akhir-akhir ini kian menajam. Dan menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian kalangan stake holder. Baik itu di pemerintahan pusat ataupun pemerintah daerah.

Seperti dilansir sebelumnya tadi, bahwa sebagian warganet di Bangka Belitung mempertanyakan beberapa persoalan, yang notabene adalah akumulasi dari peliknya penjelasan pihak terkait. Dalam hal ini tentunya adalah PLN.

Permasalahan yang masih memusingkan sebagian besar masyarakat ialah, pihak pemerintah sendiri melalui beberapa kesempatan. Selalu membantah adanya kenaikan TDL. Untuk pengguna listrik daya 900 Volt Ampere (VA).

Padahal fakta yang dialami oleh masyarakat luas. Mereka menyaksikan adanya penyesuaian angka-angka per Kwh yang semakin melonjak tajam. Bukan semakin menurun. Diperparah lagi, mereka menjadi lebih sering membeli pulsa atau token listrik, ketimbang sebelumnya. Karena, jumlah Kwh yang mereka terima, mereka akui semakin berkurang.

Kemudian berikutnya, yang mereka keluhkan adalah, soal tingginya pajak penerangan lampu jalan. Yang dianggap tidak berpihak pada tingkat ekonomi sekarang. Dimana, daya beli masyarakat mengalami penurunan.

Jika sudah terjadi situasi yang paradoks seperti sekarang, bagaimana menyikapi gempuran kalimat “pencabutan subsidi” versi pemerintah. Dan fakta yang dialami masyarakat luas sebagai “kenaikan TDL?”

Artikel yang dikutip dari berbagai sumber ini ,diharapkan akan sedikit membantu, dan menjadi klep katarsis sosial di masyarakat Bangka Belitung.

Silakan disimak.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat hingga 16 Juni 2017 sebanyak 52.000 pengaduan diterima terkait pencabutan subsidi tarif dasar listrik (TDL).

“Sebanyak 52.000 pengaduan diterima terkait pencabutan subsidi TDL, 25.000 di antaranya sudah diverifikasi dan diberikan haknya kembali untuk menerima subsidi,” ucap Sekretaris Eksekutif TNP2K, Ruddy Gobel seperti dikutip Antara, Jumat, 16/6.

Dia menjelaskan, proses pengaduan setelah melaporkan tidak memakan waktu lama, paling tidak satu bulan setelah pengaduan proses verifikasi sudah selesai. “Tentunya setelah mengadu kami verifikasi dulu, jika sesuai ya kami kembalikan lagi,” katanya.

Proses pengaduan ini diperkirakan masih akan terjadi sampai akhir tahun. Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyediakan layanan pengaduan listrik bersubsidi terkait program kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dalam jaringan (daring) lewat laman:

http://subsidi.djk.esdm.go.id/

“Bagi masyarakat pengguna listrik daya 900 Volt Ampere (VA) yang merasa berhak mendapatkan subsidi namun tidak terdata dapat mengajukan pengaduan menggunakan aplikasi elektronik di desa atau kelurahan,” kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Hendra Iswahyudi.

Menurutnya, mekanisme pengaduan diawali dengan pengambilan formulir pengaduan yang tersedia di desa dan kelurahan atau mengunduh laman tadi.

“Setelah diisi formulir serahkan ke kelurahan dan desa untuk dibawa ke kecamatan,” tambahnya.

Dia menerangkan, jika di kecamatan ada akses internet, akan dilakukan entri data secara daring ke posko pengaduan pusat dan jika tidak ada akan dilakukan di kabupaten.

Ketika data telah masuk di Posko Pengaduan Pusat akan dilakukan pencocokan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan jika memenuhi syarat sebagai penerima subsidi akan dilaporkan ke Dirjen Ketenagalistrikan, ujarnya.

“Kemudian PLN akan melakukan penandaan ID konsumen pengadu sebagai penerima subsidi,” lanjutnya.
Berdasarkan data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikeluarkan Kementerian Sosial bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, saat ini terdapat 4,1 juta rumah tangga miskin dan tidak mampu yang merupakan pelanggan daya 900 VA, namun data dari PLN total pelanggan 900 VA ada 23 juta rumah tangga.

“Artinya ada 18,9 juta pelanggan yang tidak berhak mendapatkan subsidi listrik karena mereka mampu secara ekonomi,” katanya.

Oleh sebab itu pemerintah secara bertahap melakukan penyesuaian harga setiap dua bulan bagi pelanggan 900 VA yang dinilai mampu, pungkasnya.

Editor: LH

source: merdeka.com / antara

Pos terkait

Tinggalkan Balasan