Mencari Keadilan Dibalik Covid-19

  • Whatsapp

Penulis: Lilian Qomariah Izzati

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Bacaan Lainnya


Berawal dari kata Covid, tentu seluruh dunia telah banyak tahu dari kata itu. Wabah Corona yang meresahkan seluruh manusia di bumi, hingga membuat masyarakat khususnya Indonesia menjadi sangat menderita. Sedikit menjelaskan bahwa, Covid ini adalah penyakit menular yang disertai dengan gejala ringan maupun gejala yang sedikit tidak umum. Virus ini merupakan penyakit yang menyerang system pernapasan. Dalam hal ini saya tidak akan panjang lebar menjelaskan ruang lingkup Covid, sebab tanpa dijelaskan, semua orang sudah mengenali wabah penyakit ini.

Pertama kali memberanikan diri untuk menulis seluruh pesan dari hati untuk disampaikan lewat media, saya merasa sedikit kaku. Namun dalam hal ini, sebagai mahasiswi peradaban yang bergelut dalam jurusan Ilmu Hukum, saya resah dengan kata keadilan yang sedikit terasingkan dari dampak Covid ini. Dapat saya katakana hal seperti itu, karena saya melihat sekitar saya yang memang sedang mencari keadilan untuk sebuah perjuangan hidup.

Bicara keadilan, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dengan demikian, penyelenggaran kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat. Dalam pasal ini tentu sudah jelas, bahwa keadilan memang harus ditekankan, ditambah lagi dengan pedoman kita pada sila ke-5 yang menyebutkan, bahwa keadilan memang bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi hingga kini masih dipertanyakan, kemana sebuah keadilan pergi? Apalagi pada saat dampak Covid ini merajalela.

Tidak layak opini saya menyalahkan pihak manapun, tapi saya layak mengatakan bahwa kita semua berhak sadar diri atas tanggung jawab kita kepada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang sedang saya bicarakan adalah tentang bantuan yang pemerintah berikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat tidak mampu. Rasanya sedikit mengiris luka, jika bertanya dimana keadilan? Sementara masyarakat sangat membutuhkannya. Banyaknya bantuan tapi tak semua merasakan, lantas dimana letak keadilan untuk sebuah kesejahteraan.

Bercerita sedikit dalam realita yang saya lihat dan saya dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tentang keluarga yang hidupnya sederhana, kepala keluarga yang harus menafkahi 5 anggota keluarga dengan biaya yang tidak cukup ringan. Anak pertamanya kuliah dengan bantuan beasiwa dan anak keduanya yang rela tidak kuliah karena tak punya biaya. Ditambah lagi dua anak yang umurnya masih balita. Tetapi disini faktanya, tak ada satu pun bantuan yang mereka dapatkan. Dari mulai sembako sampai dengan Bantuan Langsung Tunai pun tak mereka terima.

Jika bisa hal ini dikatakan sebuah kesalahan teknis dalam pengurusan bantuan itu, tentu mereka juga bisa mengatakan, mengapa harus mereka yang mengajukan untuk sebuah bantuan? Tapi bukan mereka yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk mengurusnya? Padahal sebagai warga asli dari kota tersebut, tentunya orang sekitar lebih paham dengan keadaan atau kondisi dari keluarga tersebut. Baik dari mulai RT sampai dengan Kelurahan.

Dari cerita singkat ini kita paham bahwa, tak semua masyarakat mendapatkan haknya, namun mereka selalu dituntut melakukan kewajibannya, yaitu dalam hal pemilu. Kepengurusan sangat teliti dalam mendata suara, tapi tidak dengan kesejahteraan masyarakat. Jika dikatakan bahwa memilih adalah suatu hal keharusan, maka keadilan adalah suatu hal yang wajib.

Wabah covid ini bukan hal yang bisa kita anggap remeh. Belum sampai 1 tahun, dampaknya terasa sangat tajam. Apakah dengan keadaan seperti ini kita lebih mementingkan ego, sehingga lupa dengan kepentingan orang lain? Disini tak ada pihak manapun yang dapat saya salahkan dalam sebuah argumentasi ini. Tapi kembali lagi pada kata saya diawal, bahwa suatu tanggung jawab baik pihak atas maupun pihak bawah, berhak ikut serta dalam menyikapi permasalahan yang semakin marak ini. Sebab, masalah bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah, ditambah lagi dengan pro kontra RUU Cipta Kerja yang sangat memicuh kerusuhan. Apa Indonesia akan selalu seperti ini? Lalu bagimana dengan generasi berikutnya? Apakah mereka akan kita ceritakan dengan kisah yang tak berfaedah dimana keadilan selalu dipertanyakan?

Hal ini tentunya membuat kita semua merasa malu dengan apa yang kita lakukan terhadap Indonesia, yang dulunya sangat diagungkan oleh para Pahlawan. Kembali pada 5 Sila yang telah menjadi dasar bagi negara Indonesia. Kepada yang menciptakan, kepada yang saling membutuhkan dan kepada sebuah keadilan dalam kesejahteraan. Bantuan ini tentunya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, apalagi bagi mereka yang hidupnya kurang mampu atau sederhana.

Pihak yang berwenang atau pihak yang diberi amanah dalam melakukan tugas untuk membagikan bantuan ini harus lebih teliti dalam mendata. Agar apa yang telah pemerintah berikan kepada rakyatnya, bisa dirasakan dengan sesungguhnya. Hal ini berbicara realita, jika pengurus mengatakan bahwa prosedur yang telah dilakukan oleh rakyat langsung terdata di Pusat, namun ketika pencairan ada dana dari sebagian masyarakat tidak cair, atau jika nama yang telah mendaftarkan saat ketika dicek tidak terdaftar, maka pihak yang bersangkutan harus cepat dalam mengambil tindakan. Karena pemerintah mengeluarkan dana sebanyak-banyaknya itu hanya untuk kesejahteraan seluruhnya, bukan sebagiannya.

Perlakuan yang berbeda akan sangat menyakitkan, karena sebagai warga yang sama-sama tinggal di Indonesia, seluruhnya berhak dalam mendapatkan hak-hak mereka. Singkat cerita, perlakuan yang sama itu perlu, sebab seluruh warga Indonesia mempunyai hak dan kewajiban bagi Indonesia. Apa yang harus didapatkan dan apa yang harus dilakukan, itu adalah dua hal yang sama-sama penting. (*)

Pos terkait