Mulkan: Jangan Salahkan Pak Bupati

  • Whatsapp

BANGKA — Bupati Bangka Mulkan memberikan penjelasan singkat mengenai perbedaan bantuan sosial berupa sembako dan program BLT Desa yang dikucurkan pemerintah kepada masyarakat di masa pandemi virus Corona, Kamis (25/06) pagi di Kantor Lurah Bukit Ketok Kecamatan Belinyu, pasalnya dia meminta agar masyarakat jangan menyalahkan pemerintah jika tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Dalam sambutannya yang dihadiri oleh Forkopimda, aparatur Kecamatan Belinyu, awak media maupun masyarakat, dia menjelaskan tentang bantuan sosial ini, menurutnya bantuan sembako ini ditujukan kepada masyarakat yang tidak tesentuh oleh program sosial pemerintah

” Hari ini kita melakukan pembagian media sosial kita yaitu sembako secara simbolis, terutama kepada masyarakat kita yang tidak dapat program PKH, BPNT maupun BLT Kementrian jadi jangan salahkan Lurah maupun perangkat yang ada di Kelurahan ini, karna ini pusat Ibu/Bapak, jangan salahkan Pak Bupatinya juga, seolah-olah dak tepat ngasih sasarannya, itu pusat. Jadi PKH, BPNT maupun BLT itu adalah program pusat,” Jelasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan tentang BLT yang di kucurkan oleh pemerintah Desa setempat, menurut Mulkan batas kewenangan seorang Bupati ialah sebatas pengajuan saja.

” Kecuali dia Desa, Desa itu ialah keuangan Desa yang ditransfer melalui Desa melalui musdes Desa, mereka membuat satu kesepakatan bersama, baru diajukan ke Pak Bupati buatkan SK yang nerima siapa saja itu hanya batas kewenangan Pak Bupati,” Ungkapnya.

Masih oleh Mulkan, bahwa sembako yang dibagikan ini baru merupakan kewenangan bagi pemerintah daerah termasuk pemkab Bangka, dia juga menegaskan sebanyak 600 paketan sembako yang diberikan kepada warga di setiap Kelurahan merupakan hal yang wajar.

” Tapi kalo sembako ini, ini baru kewenangan kami dan kami sudah lihat beberapa Kelurahan tadi hampir 600 rata-rata, wajar !! Karna di Kelurahan ini berkaitan langsung dengan pemerintah daerah, dan dana pun tidak ada di Kelurahan,” Tuturnya.

Kemudian ditambahkan oleh dia, bahwa Desa mempunyai pola anggaran tersendiri yang dikucurkan dari pusat, Provinsi maupun Kabupaten yang dikurangi 30%

” Beda dengan Desa, kalo Desa itu ngatur sendiri dana transfer dari pusat dari provinsi, dari Kabupaten menjadikan satu dikurangi menjadikan 30% dari itu, baru rekap, mereka ploting untuk kegiatan dari pada jaringan sosial tersebut,” Kata dia. (*)


Reporter : Randhu Oktora || Editor : Romlan

Pos terkait