Ngopi Kamtibmas Bersama Forkopimda Bangka, Joni Soroti Tiga Hal Ini!

  • Whatsapp

BANGKA — Tokoh masyarakat Belinyu, Joni, mengapresiasi kehadiran Forkopimda Kabupaten Bangka di Warung Kopi Kutub Utara atau Warkop Gepe, dalam rangka Ngopi Kamtibmas bersama warga Kecamatan Belinyu, Selasa (15/10/2019).

“Memang sudah seharusnya, penyerapan aspirasi masyarakat itu dimulai dari bawah,” ungkapnya.

Bacaan Lainnya

Joni menyoroti kejadian yang menimpa Menko Polhukam, Wiranto, yang belakangan diduga banyak yang dipolitisir. Dia mengajak warga Belinyu yang hadir, untuk bijak dalam menggunakan media sosial.

“Kami mohon kepada Bapak Kapolres Bangka, khususnya dibagian Cyber Crime, untuk sosialisasi secara menyeluruh terhadap penyalahgunaan media sosial bisa menyebabkan kerugian bagi penggunanya,” kata dia.

Masih kata Joni, permasalahan yang paling krusial yang terjadi di Kecamatan Belinyu ini adalah masalah PIP. Menurutnya, informasi yang diperoleh ketika bertemu dengan pejabat PT. Timah Tbk, bahwa semua wilayah daratan dan perairan yang ditambang, PT. Timah punya alasan yang kuat, yaitu Keputusan Presiden RI Tentang Pemanfaatan Asset PT. Timah. WIUP, merupakan salah satu aset perusahaan negara tersebut.

“Kami sudah bertemu dengan general manager dari PT. Timah. Apapun yang terjadi terhadap kawasan perairan, daratan, yang berhubungan dengan undang-undang khususnya pertambangan, PT. Timah punya satu alasan, mereka punya Kepres yang mengatur pemanfaatan aset-aset mereka di sini, yang sudah diatur dalam aturan-aturan tentang pertambangan,” bebernya.

Masyarakat di Belinyu ini, lanjut Joni, mayoritas bekerja di bidang itu (tambang timah). Untuk itu dia menghimbau, agar jangan sampai terjadi konflik horizontal. Karena menurutnya, hal itu sangat rawan sekali terjadi, mungkin akibat adanya miss komunikasi ataupun tidak adanya transparansi.

“Mungkin bisa berkoordinasi dengan pihak PT. Timah untuk PIP yang ada di Belinyu, untuk menerbitkan SPK itu secara tepat,” imbuhnya.

Karena masyarakat merasa harus diakomodir, dengan catatan timah itu kembali ke negara. Karena dari sini, daerah mendapatkan dana bagi hasil, yang setiap akhir tahun dibagikan ke tujuh kabupaten/kota.

“Artinya, kita dapat pemasukan dari imbas kegiatan (pertambangan) ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Joni menjelaskan, ingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bangka belum bisa mewujudkan terbukanya lapangan pekerjaan bagi kepentingan orang banyak.

Joni juga menyoroti pengelolaan Alokasi Dana Desa atau ADD. Karena kata dia, ada juga keluhan, bahwa ini hanya dibangun untuk menggugurkan kewajiban, tetapi outputnya itu tidak ada, kecil! Jadi bagaimana Kades itu bersama perangkatnya, supaya membangun itu betul-betul sesuai dengan konteks kebutuhannya, baik itu fasilitas umum atau fasilitas khusus.

“Untuk Pak Kajari, tentang ADD ini pak, pengelolaannya tolong dioptimalkan untuk sentra pengawasannya. Kemudian bagaimana sistem pengelolaannya, supaya tepat guna dan tepat sasaran,” tutupnya.

Menanggapi pertanyaan dan pernyataan Joni, Kapolres Bangka AKBP Aris Sulistyono mengatakan, terkait banyaknya berita bohong, termasuk berita-berita yang membuat suasana yang tidak kondusif di media sosial, Polres Bangka telah menginisiatori sebuah program yang namanya Pembinaan Masyarakat Cyber.

“Nanti akan kita deklarasikan, siapa penggiat Pembinaan Masyarakat Cyber itu. Tentunya ini akan kita impelementasikan, serta akan kita jalankan, dalam rangka edukasi dan memberikan pembelajaran buat masyarakat,” ungkap AKBP Aris Sulistyono.

Namun demikian, lanjut Kapolres, konten-konten negatif dan provokatif di Kabupaten Bangka ini, cukup menjadi perhatian. Baik ditingkat provinsi maupun ditingkat nasional.

” Sehingga saya mengkhawatirkan, kalau ini tidak segera kita tolak, maka Provinsi Bangka Belitung ini juga akan menjadi sorotan, akan penggunaan media sosial yang sebagian masih belum bijak,” ujarnya.

Tentunya ini akan menjadi konsekuensi hukum, manakala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah cukup baik ini, tidak direspon positif oleh individu maupun kelompok masyarakat, dalam mengelola atau menggunakan media sosial. Pada akhirnya, konsekuensi hukumnya harus diterima.

“Saya mengharapkan, program Pembinaan Maayarakat Cyber yang nanti akan kita intensifkan, berjalan ditingkat kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan, mohon dukungan dan kerjasamanya. Sehingga masyarakat yang belum paham, terkait dengan dampak dari penyalahgunaan media sosial, yang berimplikasi terhadap undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tentunya dapat kita cegah sedini mungkin,” jelas mantan Kapolres Basel ini.

Sementara Wakil Bupati Bangka, Syahbudin mengatakan, harus kita akui dengan adanya perubahan pola pikir, kebiasaan, dengan penggunaan media sosial, dampak positif dan negatif memang tidak bisa dihindari.

“Dampak positifnya, kita bisa berkomunikasi begitu cepat, kita bisa melaksanakan tugas dengan cepat, bisa mendapatkan informasi melalui media. Tetapi dampak negatifnya juga, sudah banyak teman-teman atau saudara kita yang berhadapan dengan hukum, karena masalah Japri (Jaringan Pribadi). Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang Japrimu harimau kamu,” papar Wabup.

“Terkait masalah pertambangan, ini masalah sosial masyarakat kita. Sudahlah, sebagai mantan pelaku tambang, saya sangat paham masalah ini,” imbuhnya.

Dalam hal lertambangan ini, Syahbudin mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan melepaskan ego masing-masing, agar pertambangan bisa memberikan kontribusi positif terhadap perputaran ekonomi.

“PT. Timah selaku otoritas tertinggi dalam pengelolaannya, mari kita duduk bersama, dan melepaskan segala ego kita, dengan tujuan bisa memberikan kontribusi positif terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat kita, khususnya di Belinyu ini, karena sebagian masyarakat kita masih berharap daripada tambang dan pertanian,” kata Syahbudin.

Terkait masalah pengelolaan ADD, Kajari Bangka R. Jeffri Huwae menyatakan, dirinya selalu menghimbau kepada para Kepala Desa, agar dalam membuat program pemanfaatan Dana Desa harus betul-betul memberikan dampak kepada masyarakat. Tidak boleh ada kegiatan-kegiaran yang nantinya hanya action.

“Saya bilang ke Kepala Desa, kalau hanya jadi tukang belanja, anda tidak perlu jadi Kepala Desa, jadi ibu rumah tangga saja. Kasih uang, belanja! Tapi saya juga minta input dari masyarakat, ya? Saya berani membatalkan suatu kegiatan desa, jika kegiatan itu tidak berdampak kepada masyarakat,” ungkap Kajari.

Orang nomor satu di Kejaksaan Negeri Bangka itu, mengaku belum mengetahui bagaimana penekanan penggunaan Dana Desa. Namun dia berharap, semuanya bisa berdampak positif kepada masyarakat.

“Bimtek yang tidak berdampak, stop! Pembagian insentif yang aneh-aneh itu, stop! Semua sudah tidak ada. Saya tidak tahu di sini bagaimana penekanannya? Tapi saya berharap semuanya berimpact kepada masyarakat. Kalau pun tidak ada (impact), saya membuka diri. Laporkan ke saya, pasti akan saya tindaklanjuti. Tapi kalau itu untuk kebutuhan masyarakat, saya pasti back up,” tegasnya.

Penggunaan Dana Desa ini, lanjut Kajari, harus benar-benar pro kepada masyarakat. Kalau ada Kepala Desa potong duit yang tidak jelas, segera laporkan kepadanya. Kajari menjamin 1×24 jam si oknum Kades itu tidak akan bisa tidur itu nyenyak.

“Penggunaan Dana Desa ini harus benar-benar pro kepada masyarakat. Kalau ada Kepala Desa potong duit, bilang sama saya. Saya jamin 1×24 jam gak bisa tidur itu. Saya jamin itu,” imbaunya.

R. Jeffri meminta masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait pemanfaatan Dana Desa kepada Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu.

“Teman-teman jangan khawatir, sampaikan ke Cabang (Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu). Kalau Cabang belum respon, sampaikan ke saya,” tukasnya. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan