Nota Kesepakatan KU-APBD Perubahan dan PPAS Perubahan TA 2017 Ditandatangani Justiar Noer

  • Whatsapp
Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer menandatangani Nota Kesepakatan RKUA-PPAS 2017 Bangka Selatan. Sumber foto: humas pemkab basel

KABARBANGKA.COM — Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer, Kamis, 10/8/2017, diruang rapat Junjung Besaoh DPRD Kabupaten Basel, menandatangani nota kesepakatan KU-APBD Perubahan dan PPAS perubahan TA 2017.

Dalam rapat tersebut, juga dilakukan pengambilan keputusan terhadap Raperda Kabupaten Basel, diantaranya terkait dengan masalah, penanggulangan kemiskinan, izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Bacaan Lainnya

Kemudian, perubahan atas Perda Kab. Basel nomor 10 Tahun 2017 tentang PT. Bangun Basel. Serta perubahan atas Perda Kab. Basel Nomor 20 Tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Bupati mengatakan, bahwa perubahan yang dilakukan terhadap kebijakan umum anggaran dimaksudkan untuk mempertajam pelaksanaan program-program kegiatan pemerintah yang lebih fokus kepada upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Raperda Kabupaten Basel tentang masalah penanggulangan kemiskinan, Justiar mengungkapkan, merupakan salah satu raperda inisiatif DPRD Basel, dalam upaya kontinuitas bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Raperda ini memiliki tujuan, agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah kita dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram dan berkelanjutan. Sehingga ke depan dapat menurunkan jumlah warga miskin di Bangka Selatan,” harap Bupati.

Disaat yang sama, terkait Raperda tentang izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, menurutnya merupakan pengganti dari Perda Kab. Basel Nomor 14 Tahun 2012 tentang izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah berbahaya dan beracun.
Yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Perlu kita lakukan perubahan dan disesuaikan dengan tata cara yang berlaku guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang bisa melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang,” jelasnya.

Pada sesi terakhir acara, berkenaan dengan perubahan atas Perda Nomor 20 Tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Ia kembali menginginkan kehadiran raperda tersebut dapat memberikan spirit untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang handal, akuntabel dan transparan.

Serta segera dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah nantinya.

 

source: trisa mutila /humas&protokol pemkab basel

Editor: LH

Pos terkait

Tinggalkan Balasan