OJK DAN BI PASTIKAN SWISSINDO ILEGAL

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Keberadaan dan legalitas SWIISINDO yang belum lama ini sempat menarik perhatian masyarakat Indonesia, aparat penegak hukum, dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memang patut dipertanyakan. Pasalnya, sejumlah dokumen yang diklaim pihak SWISSINDO sebagai legalitas mereka, sama sekali tidak ada yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Bacaan Lainnya

Berikut ini tanggapan Bank Indonesia (BI Perwakilan Bangka Belitung, atas pertanyaan wartawan kabarbangka.com terkait Legalitas SWISSINDO.

Apakah keberadaan dan aktivitas SWISSINDO itu legal dan sudah sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia?

Terkait dengan adanya modus penipuan dengan janji pelunasan kredit oleh pihak UN Swissindo, Bank Indonesia menghimbau agar masyarakat waspada dan berhati-hati terhadap penawaran dan/atau ajakan dari pihak UN Swissindo terkait hal tersebut. Klaim bahwa UN Swissindo telah melunasi hutang seluruh rakyat Indonesia merupakan hal yang tidak benar, dan merupakan tindak penipuan dan penyalahgunaan nama Bank Indonesia untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berwenang mengawasi investasi bodong telah melakukan siaran pers bahwa UN Swissindo merupakan lembaga ilegal.

Apa sikap dan tindakan pemerintah indonesia, atas keberadaan dan aktivitas kelompok SWISSINDO yang disinyalir dapat merugikan masyarakat dan perekonomian nasional?

Sehubungan dengan aktivitas SWISSINDO tersebut, Bank Indonesia telah merilis Siaran Pers “Waspada Penipuan Janji Pelunasan Kredit” No.18/70/DKOM tanggal 30 Agustus 2016 (terlampir).

Selanjutnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Press Conference “Waspada Penipuan Janji Pelunasan Kredit oleh UN SWISSINDO” pada tanggal 6 September 2016, dengan bersama dengan perwakilan perbankan dan BPR di Pangkalpinang (terlampir).

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memberikan Siaran Pers No. SP 56/DKNS/OJK/6/2016 pada tanggal 20 Juni 2016, yang berisi himbauan untuk mewaspadai janji pelunasan kredit oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. OJK menyatakan bahwa praktek tersebut tidak dibenarkan karena dapat merugikan industri jasa keuangan dan masyarakat. Kegiatan tersebut juga tidak sesuai dengan mekanisme pelunasan kredit ataupun pembiayaan yang lazim berlaku di perbankan dan lembaga pembiayaan.

Apa saran atau himbauan dari BI kepada masyarakat atas alibi dan argumentasi pihak SWISSINDO, yang selama ini sudah kadung meracuni pikiran masyarakat awam?

Sehubungan dengan hal tersebut BI menegaskan bahwa, Penawaran dari UN Swissindo yang menjanjikan pelunasan kredit yang dilakukan dengan jaminan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)/Surat Berharga lainnya yang salah satunya dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah tidak benar dan merupakan tindak penipuan dan penyalahgunaan nama Bank Indonesia oleh pihak UN Swissindo untuk keuntungan dan kepentingan pribadi.

Terkait dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)/Surat Berharga lainnya yang diduga dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dengan ini kami sampaikan bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI)/Surat Berharga lainnya tersebut palsu. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang dirugikan berkaitan dengan hal tersebut.

Untuk menghindari risiko atas hal-hal yang tidak diinginkan, apabila diperlukan kepada masyarakat yang mendapat penawaran seperti tersebut di atas dapat mengkonfirmasikannya terlebih dahulu ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Rml)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan