ON LINE ADALAH SISTEM

  • Whatsapp

Keributan horizontal nampaknya masih akan berlanjut, meski diterbitkan revisi Permenhub 32/2016.

Bacaan Lainnya

Angkutan umum merupakan salah satu moda transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Angkutan umum merupakan lawan kata kendaraan pribadi.

Ada angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat, seperti taksi dan angkot, angkutan umum paratransit. Adapula yang berhenti di halte yang sudah ditentukan seperti BST (bus sistem transit) dan BRT (bus rapid transit).

Pemda pasti kesulitan menetapkan kuota traksi on line. Apalagi ditambah ojek on line yang tidak diatur dalam beleid Permenhub tersebut.

On line hanya sistem, bukan segalanya, sehingga operator sistem on line bukan seenaknya mau mengatur semuanya. Hanya berasumsi seolah untuk memenuhi transportasi yang murah kebutuhan warga. Murah bukan berarti harus mengabaikan keselamatan.

Ada baiknya operator on line bekerja sama dengan pengusaha angkot di daerah, agar angkot juga dapat memanfaatkan sistem on line yang mereka miliki.

Mengacu pada UU 22/2009, sepeda motor tidak termasuk kategori transportasi umum. Tapi sepeda motor tidak dilarang membawa penumpang. Bedanya, boleh membawa penumpang tapi tidak dikenakan tarif. Karena tarif sudah masuk ranah bisnis, ada hitungan tarif batas atas dan bawah aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan jika dilegalkan. Dan dimungkinkan dapat subsidi jika diperlukan sebagai angkutan umum perkotaan.

Meski di beberapa daerah juga sudah muncul ojek pangkalan sebagai jawaban akan kebutuhan ketersediaan transportasi umum yang masih kurang menjangkau akses kawasan pemukiman.

Kapolri harus berani berikan pernyataan, jika sepeda motor bukan sarana transportasi umum berdasar UU 22/2009 ttg LLAJ. Apalagi menyangkut keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Tujuannya untuk memberi kepastian pada warga dan operator on line.

Jika tidak, yang susah juga Kepolisian sendiri, harus mengamankan setiap terjadi demo atau bentrokan horizontal warga.

Data Korlantas di pusat maupun daerah menyebutkan angka kecelakaan tertinggi, korban tertinggi, pelanggaran tertinggi adalah dari sepeda motor. Yang rata-rata kisaran 70-80%.

Pemda pun tidak harus membedakan transportasi resmi dan transportasi on line, tidak mudah dan banyak kendala.

Jika pemda merasa ragu, lebih baik diminta perusahaan on line bergabung dengan perusahaan taksi resmi. Itupun tidak bisa dipaksakan jika taksi resmi sudah memiliki sistem on line sendiri.

Sekarang, lebih baik pemda konsentrasi membenahi transportasi umum di daerahnya yang kian terpuruk.

Setidaknya ada empat hal yang membuat kemiskinan warga, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan akses bertransportasi.

( Prof.Soegijapranata )
Peneliti Lab. Transportasi dan Akademisi jur. Teknik Sipil Unika

Pos terkait

Tinggalkan Balasan