oleh

Paslon 3 Kritisi Kosongnya Kursi Wabup dan Sekda, Markus Sayangkan Safri Tidak Paham Aturan

BANGKA BARAT — Calon bupati Bangka Barat nomor urut 3, Safri mempertanyakan kosongnya jabatan wakil bupati dan sekretaris daerah ( Sekda ) selama kepemimpinan Markus sebagai Bupati. Padahal menurut dia, keberadaan wakil bupati dan Sekda sangat penting dalam menjalankan pemerintahan.

” Kenapa sampai sekarang wakil bupati kita tidak punya? Kenapa Sekda sampai sekarang pun kita tidak punya? Padahal menurut kami sebegitu pentingnya ketika kepemimpinan Bapak nantinya dianggap berhasil bukan itu, karena Bapak sendiri. Jadi kolektif kolegial, ada timnya,” tanya Safri di debat publik putaran kedua di Hotel Pasadena, Muntok, Senin ( 23/11/2020 ) malam.

Dia juga menyentil terkait 22 desa yang tidak menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ).

Menanggapi hal itu, petahana Markus menyayangkan karena Safri dia anggap tidak memahami aturan. Markus menegaskan, pengisian kekosongan wakil bupati berada ditangan partai pengusung, dalam hal ini PDIP, Hanura dan PAN yang mengusung Parhan Ali – Markus pada Pilkada 2015 silam.

” Saya melihat paslon 03 ini tidak memahami aturan. Pengisian wakil bupati itu diserahkan kepada partai pengusung, sampai hari ini, sampai akan habis jabatan saya, tidak ada partai pengusung menyampaikan ke saya dua nama untuk diusulkan ke DPRD. Ini yang saya sayangkan, kok beliau tidak memahami aturan perundang – undangan,” ucap Markus.

Begitu pula dengan jabatan Sekda harus melalui seleksi jabatan, baru setelah itu disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ).

” Kebetulan karena saya mengikuti Pilkada, sesuai dengan UU Pilkada, harus mendapatkan izin dari Mendagri untuk melakukan pelantikan,” ujarnya.

Menurut Markus, semua persyaratan terkait proses seleksi jabatan Sekda sudah Pemkab Bangka Barat lengkapi, namun terhambat di Pemprov Babel.

” Proses ini lamanya di Provinsi, tanyakan kepada Gubernur yang salah satu ketua partai saudara, kenapa ini bisa lama di Provinsi? Sedangkan semua persyaratan sudah kami lengkapi. Sampai Menteri Dalam Negeri pun menanyakan ke saya, kenapa prosesnya di Provinsi begitu agak lama,” katanya.

” Ini lah, semuanya pakai aturan, tidak bisa kita berasumsi. Maka saya menyayangkan. Seperti Pilkades, saudara tidak tahu juga ada surat Mendragri yang ditujukan ke semua kepala daerah untuk menunda Pilkades serentak karena pandemi Corona. Coba belajar lagi aturannya. Semuanya itu fakta hukum yang kita sampaikan. Tidak boleh kita berasumsi. Kita ini adalah negara hukum, kepala daerah harus taat dengan aturan yang diatas,” sambungnya.

Senada dengan Markus, calon wakil bupati paslon 1, Badri Syamsu menekankan pentingnya seorang pemimpin yang memahami aturan.

” Dalam memilih pemimpin, pemimpin ini harus betul – betul tahu aturan, karena dalam memimpin daerah beda dengan memimpin perusahaan. Kalau memimpin daerah ini ini harus sesuai aturan yang berlaku. Makanya kita harus mengetahui dulu aturannya,” imbuh Badri.

Dalam sanggahannya, Safri mengaku dirinya mengetahui jika kewenangan memilih wakil bupati ada di DPRD. Namun kata dia, DPRD dikuasai PDIP, sedangkan mereka ( Gerindra ) berada di dalam posisi opisisi. Dalam hal ini, dia mempertanyakan itikad baik parpol pengusung.

” Yang kami lihat, dua tahun cukup lama.
Hampir dua tahun cukup lama untuk berproses ini semua. Jangan dilemparkan kami, kami oposisi. Silahkan kalau itikad, niat untuk memajukan Bangka Barat, mestinya ada kerja sama antara partai pengusung,” tukasnya.

Dia juga menuding di Provinsi Bangka Belitung hanya Kabupaten Bangka Barat yang belum melaksanakan Pilkades.

” Tolong nanti kasih pencerahan ke kami kasih copy-nya ada keputusan yang mana karena Bangka Selatan Belitung Timur sudah melakukan Pilkades. Urusan gubernur adalah urusan lain, kalau kami jadi, kami sinergi dengan gubernur, baru Bangka Barat bisa maju, kalau belum, jangan harap,” cetus Safri. ( SK )

News Feed