PEGAWAI BANGKA WAJIB LAKSANAKAN & SOSIALISASIKAN TAX AMNESTY

  • Whatsapp

DSC_1521 DSC_1520

SUNGAILIAT- Para pegawai di lingkungan Pemda Bangka diharapkan untuk melaksanakan dan menyosialisasikan program tax amnesty atau pengampunan pajak yang bertujuan untuk pemulihan perekonomian khususnya di Kabupaten Bangka.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekda Bangka, H. Mukhsin yang mewakili Bupati Bangka ketika membuka sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty yang digelar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sungailiat, Kamis (04/8/2016) di ruang pertemuan Bina Praja Setda Bangka.

‘’Kita mempunyai kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan dan membayar pajak yang bertujuan untuk pembangunan di Negara ini,’’ungkap Mukhsin.

Untuk itulah, Asisten Administrasi Umum yang mewakili Bupati Bangka mengharapkan agar Kepala SKPD dan para camat di lingkungan Pemda Bangka bisa melaksanakan dan menyebarkan informasi tentang tax amnesty ini kepada jajarannya dan masyarakat luas.

‘’Program Tax Amnesty ini harus difahami dan dilaksanakan karena merupakan kewajiban kita sebagai warga Negara Indonesia dan kalau sukses maka pertumbuhan perekonomian akan membaik sejalan dengan pembangunan infrastruktur dari dana pembayaran pajak,’’jelas Akhmad Mukhsin.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Bangka, Dwi Haryadi, dalam sambutannya mengatakan, bahwa program ini adalah program unggulan yang mana Presiden Jokowi turun langsung untuk menyosialisasikannya di Jakarta, Surabaya, dan Medan setelah undang-undang disahkan yang menjadi perhatian serius pemerintah.

‘’Dengan adanya Tax Amnesty ini diharapkan segala aset dan harta kekayaan warga Indonesia yang berada di luar negeri bisa ditarik kembali termasuk di Bangka,’’ungkap Dwi.

Dikatakannya lagi, seluruh data tax amnesty yang telah dilaporkan akan dijamin kerahasiannya dan tidak bisa diotak-atik oleh institusi lainnya dengan alasan apapun. Pada saat wajib pajak melaporkan harta kekayaannya maka akan disiapkan ruangan khusus dan petugas yang mana data seluruh Indonesia akan dikumpulkan di satu tempat dan dijaga kerahasiannya.

‘’Program tax amnesty yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017 dan setelah program ini ditutup dan masih ada yang belum dilaporkan maka akan dikenakan hukuman pidana maksimal 5 tahun. Untuk proses pajaknya juga akan dikenakan 30 persen dan sanksi admnistrasi 200 persen,’’jelas Dwi.

DaIam paparan materi sosialisasi Tax Amnesty yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sungailiat, Tiung Florida, menyampaikan sejumlah paparan mengenai pemanfaatan dana hasil amnesti pajak untuk aktivitas perekonomian

‘’Tax Amnesty ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, infrastruktur, dan pembangunan lainnya. Kalau bukan kita sebagai warga Indonesia siapa lagi yang menyelamatkan Negara ini, ‘’ungkap Tiung Florida.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan dialog dimana peserta sosiaIisasi dapat berdiskusi mengenai aspek penting dalam program pengampunan pajak, termasuk kepastian hukum atas kerahasiaan data subjek amnesti pajak, kesiapan petugas pajak di KPP untuk pelayanan yang diharapkan tidak ada distorsi implementasi dari kebijakan amnesti pajak dan sepenuhnya mengikuti instruksi pusat tanpa penyimpangan.

Dalam sesi dialog, juga terlihat partisipasi aktif kepala SKPD dab pegawai Pemda Bangka dengan harapan mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan mengingat hasil dari kebijakan ini diyakini memiliki manfaat besar dan nyata bagi pemulihan ekonomi nasional meIaIui peningkatan investasi dan industri yang akan meningkatkan pendapatan daIam menggerakkan perekonomian dan pembangunan. (Edo/Humas)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan