Pekerja Bebas Cari Kerja di 10 Negara ASEAN, Asalkan Punya Sertifikasi Kompetensi

  • Whatsapp

foto1 foto2

MERAWANG (UBB) — Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) yang mulai berlaku sejak 1 Desember 2015, selain menghadirkan peluang, juga sekaligus mengandung ‘ancaman’ atau tantangan bagi para pencari kerja di sepuluh negara anggota AEC.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, sesuai isi kesepakatan AEC, tidak ada larangan apapun untuk mencari kerja di wilayah ini. Siapa pun boleh mencari kerja di ASEAN. Hanya saja untuk mendapatkan kerja itu, tentu mereka harus lebih dahulu lolos dari ketatnya persaingan antarpencari kerja ASEAN.

“Pengusaha atau dunia industri akan menerima pencari kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidangnya, ketimbang mereka yang tidak punya sertifikasi apapun,” tukas Utami Widiasih, Asesor Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Nasional (BNSP), ketika mengupas tajuk ‘Generasi Muda Menghadapi MEA’ dalam kuliah umum di Ruang Rapat Besar Rektorat UBB, Balunijuk, Merawang, Rabu (12/10/2016) pagi.

Selain Utami Widiasih, kuliah umum yang dibuka Wakil Rektor II Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc ini, menghadirkan Herry Maryoto, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi-Kelautan Perikanan (LSP-LP), selaku pembicara. Dimoderatori Dr Endang Bidayani SPi MSi, acara ini diikuti sedikitnya 80 mahasiswa dari Jurusan Budidaya Perairan dan Manajemen Sumberdaya Perairan.

Kuliah umum dihadiri Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Kartika SP MSi dan Ketua Jurusan Budidaya Perairan Eva Prasetiyono SPi MSi dan sejumlah dosen UBB ini, menurut Endang Bidayani disamping menyosialisasi pentingnya sertifikasi kompetensi, pun sekaligus digunakan tim LSP-LP terjun ke lapangan untuk memverifikasi UBB sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK), baik untuk pekerja berprofesi di bidang kelautan dan perikanan.
Herry menjelaskan kini terjadi kontradiktif antara jebolan perguruan tinggi dengan serapan dunia kerja. Mengutip berita Harian Kompas edisi 21 April 2016, disebutkan jumlah lulusan perguruan tinggi tiap tahun lebih banyak ketimbang pekerja diperlukan perusahaan.

“Namun kenyataannya perusahaan sulit memperoleh lulusan yang berkualifikasi. Kita (penyelenggara perguruan tinggi-red) tampaknya lupa bertanya kepada dunia industri: apa yang diperlukan. Bukan sebaliknya melihat (membuat sesuatu-red) dari sisi perguruan tinggi,” ujar Herry.
Menurut doktor di bidang kelautan dan perikanan ini, idealnya lembaga pendidikan bekerjasama dengan industri. Di samping membuat profil kelulusan, kedua belah pihak mengidentifikasi dan menyusun kompetensi yang dikuasai mahasiswa dan peserta didiknya.

Ketidaksesuaian yang terjadi itu menurut Herry dapat diatasi dengan menggelar tiga pilar yang menitikberatkan kompetensi. Pertama, tetapkan standar kompetensi kerja, Kedua, pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, dan Ketiga uji kompetensi.

“Kami sudah bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk menetapkan dan menyusun standar kompetensi dan kurikulum yang diperlukan. Perihal uji kompetensi dan sertifikat kompetensi itu sendiri sebenarnya adalah pengakuan formal terhadap kompetensi individu pada bidang yang digelutinya,” ujar Herry yang menambahkan Lembaga Sertifikasi Propesi (LSP) sejauh ini telah mengeluarkan 43.000 sertifikat.

Sertifikat profesi Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan LSP itu terdapat logo Burung Garuda dengan tinta emas. Masa berlaku sertifikat hanya empat tahun, di mana memasuki akhir tengat waktu itu empunya sertifikat bisa memperpanjang dengan mengikuti ujian atau tes.

“Masa berlaku sertifikat kita tetapkan empat tahun dengan asumsi dalam kurun waktu itu teknologi yang digunakan di Kelautan dan Perikanan tidak berubah,” ujar Herry.

Ia juga mengingatkan sektor kelautan dan perikanan akan ramai dimasuki pekerja dan dunia usaha dari 10 negara ASEAN. Pasalnya sektor perikanan menjadi salah satu dari 12 jasa dan produk yang terkategori bebas dimasuki di ASEAN.

Master Asesor BNSP Utami Widiasih menegaskan, bergulirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak 1 Desember 2015 membuat dunia kerja dan usaha bersaing ketat. Untuk sukses tak ada cara lain, kecuali sejak dini kita harus berani dan memastikan diri memiliki kompetensi.

“Kompetensi itu harus kita bangun sekarang ini juga. Jangan tunggu waktu lagi. Tiga pilar MEA memberikan keleluasaan modal, tenaga kerja, produk dan jasa bebas keluar dan masuk dari dan ke 10 negara ASEAN,” ujar Utami yang adalah juga staf Institute for Profesional (Competencty Expert) Jakarta.

Untuk memberikan gambaran terjadinya pesaingan ketat di dunia kerja dan usaha itu, Utami memutar film pendek yang menceritakan pekerja ASEAN dan luar ASEAN sudah masuk ke sejumlah bidang dan profesi di Indonesia.

“Tidak ada yang bisa menghalangi mereka masuk ke tempat kita. Kecuali dengan ‘halangan’ sertifikasi kompetensi itu sendiri. SDM yang kompeten itu tidak akan takut dengan adanya persaingan,” ujar Utami.

Dikemukakannya, orang Thailand dan Filipina sudah banyak belajar Bahasa Indonesia di negaranya. Bahkan dalam video ia menunjukkan usaha ritel yang memperkerjakan pekerja asing, membuat seorang pembeli terkejut manakala disapa oleh pekerja asing itu.

“Kita harus memperkuat kompetensi kita, baik untuk bekerja di industri atau ke lain-lain sektor, atau untuk membangun usaha mandiri; berwirawasta misalnya,” ujar Utami.

Ia menunjukkan lima cara untuk menjadikan seseorang memiliki kompetensi, yang ia singkat dengan 5B. Yakni ‘be competent’ (menjadi kompeten, ‘be qualified’ (berkualifikasi), ‘be competitive’ (berdaya saing), ‘be drave’ (menjadi pemberani) dan ‘be confident’ (percaya diri).

“Tidak cukup SDM yang berpendidikan saja. Tapi harus berkompetensi dan memiliki sertifikasi kompetensi dari LSP,” tukas Utami.

Dalam kuliah umum di Ruang Rapat Besar Rektorat UBB Utami meminta enam mahasiswa/i Jurusan Budidaya Perairan dan Manajemen Sumberdaya Perairan untuk tampil ke muka dan berani mengungkapkan apa yang mereka cita-citakan setamat kuliah.

“Kita harus berani mendeklarasikan diri berani membangun kompetensi. Dengan kompetensi itu kita siap bersaing, baik dalam mencari kerja atau bahkan mendirikan usaha sendiri!,” tegas Utami.

Perihal penguasaan bahasa negara ASEAN, Utami menjelaskan idealnya mampu menguasai salah satu atau lebih bahasa negara anggota ASEAN. Tapi bila tidak maka cukup menguasai Bahasa Inggris.

“Pesaingan memperoleh pekerjaan tidak saja datang dari dalam negeri, melainkan dari pekerja sesama negara anggota ASEAN. Kawasan ini menjadi pasar tunggal, di mana modal, tenaga kerja, produk dan jasa bebas masuk ke 10 negara ASEAN ini,” ujar Utami. (eddy jajang jaya atmaja)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan