PEMPROV BABEL AKAN TERAPKAN E-MONEP APBN

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Dalam upaya percepatan laporan realisasi anggaran baik bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)/ anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), diperlukan suatu sistem yang cepat, tepat, akurat, dan transparan. Untuk itulah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melalui Biro Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Babel, terus mengembangkan aplikasi yang ada, satu diantaranya yaitu akan diterapkannya aplikasi elektronik monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pembangunan dana APBN atau yang disebut dengan istilah e-Monep APBN.

Kepala Biro Pembangunan Setda Babel, Hartono, SE menjelaskan, salah satu tugas dan fungsi Biro Pembangunan ada di satu bagian, yang menangani perihal Monev APBN. Namun, selama ini laporan yang disampaikan ke Bapelit Bangda (Bappeda) masih secara manual.

Bacaan Lainnya

“Untuk saat ini, aplikasi yang sudah ada berupa e-Monep APBD, yang sudah berjalan sejak tahun 2015 dan terus dikembangkan dari hasil kerjasama dengan Pemprov Gorontalo,” jelas Hartono.

Atas kondisi tersebut, ditegaskan Hartono, Biro Pembangunan menganggap sudah seharusnya Pemprov Babel mengembangkan aplikasi yang diberi nama e-Monep APBN ini secara terpadu.

“Pak Gubernur sudah merespon secara positif dan memberikan lampu hijau pengembangan dan penerapan e-Monep APBN ini. Gubernur mengharapkan e-Monev APBD maupun APBN bisa terintegrasi dengan system informasi manajemen daerah (SIMDA) yang diterapkan Badan Keuangan Daerah (Bakuda). Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pimpinan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga nantinya bisa terintegrasi mulai dari e-Planning, e-Budgeting, hingga e-Monep,” terang Hartono.

“Pengembangan aplikasi berupa e-Monep APBN ini, dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pimpinan untuk memonitor dan mengambil kebijakan. Selama ini, pelaporan APBN masih manual yang disampaikan per triwulan kepada Bappeda. Namun, pada tahun 2017 ini, di Biro Pembangunan sudah ada bagian tersendiri yang mengurus APBN, dimana laporan dibuat per bulan, walaupun masih bersifat manual. Makanya rencananya tahun ini, kita mengupayakan untuk mengembangkan laporan kedalam aplikasi e-Monev APBN tersebut,” tegas Hartono.

Hartono menyebutkan, rencananya dalam waktu dekat, e-Monep APBN ini, akan diuji cobakan kepada 5 organisasi perangkat daerah (OPD), diantaranya Bapelit Bangda (Bappeda), Dinkesos, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM Babel.

“Masing-masing OPD tersebut ditunjuk 3 orang admin yang dibimbing langsung oleh tim dari mitra kita Pemprov Gorontalo, yang telah dikerjasamakan untuk menangani system aplikasi monev APBD beberapa waktu lalu,” ujar Hartono.

Hartono menambahkan, untuk saat ini, Pemprov Babel menggandeng Pemprov Gorontalo dalam hal penerapan aplikasi monev APBD, termasuk e-Monev APBN. “Kerjasama dengan Gorontalo melalui MoU telah kita lakukan beberapa waktu lalu. MoU ini, akan berakhir di bulan November tahun 2017 ini. Untuk selanjutnya apakah kita masih kerjasama dengan Gorontalo terkait aplikasi ini, atau mencari pihak lain, itu tergantung kebijakan Pimpinan,” ungkap Kepala Biro Pembangunan Setda Babel.

Selain itu, dikatakan Hartono, pihaknya juga akan bekerjasama dengan Kanwil Perbendaharaan yang selama ini diberikan kewenangan untuk menangani persoalan APBN. “Respon dari Kanwil Perbendaharaan positif. Nanti, kita akan minta data dari mereka terkait dana APBN yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Termasuk kabupaten/kota, kedepan akan kita bangun e-monev APBN terintegrasi. Untuk sementara, kalau tidak ada hambatan tahun 2017 ini, kita coba terapkan e-Monep APBN ini, untuk Lingkup OPD Pemprov Babel terlebih dulu,” kata Hartono.

Saat ini, lanjut Hartono, ada sekitar 20 OPD di Lingkungan Pemprov Babel yang mendapatkan dana APBN. Oleh karena itu, jika 5 OPD yang telah diuji coba nanti berjalan sesuai dengan harapan, maka berikutnya akan diterapkan di semua OPD penerima APBN.

“E-Monep APBN ini nanti bisa diakses melalui Website Biro Pembangunan. Kami akan sosialisasikan ke semua OPD berkenaan dengan e-Monep APBN ini. Jika sistem ini sudah diterapkan, melalui rapat pimpinan yang digelar setiap bulan, akan diketahui OPD mana saja serapan anggarannya tertinggi dan terendah,” jelas Hartono.

Hartono berharap, semua OPD, stakeholder dan pihak-pihak terkait lainnya, dapat mendukung diterapkannya aplikasi e-Monep APBN ini. Sebab, di era globalisasi seperti saat ini, sudah menjadi keharusan bagi semua pihak, termasuk instansi pemerintahan untuk menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dalam rangka percepatan pembangunan.(HumasPro/Lulus)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan