Pemprov Babel Gelar Pertemuan, Bahas Solusi Pendangkalan Alur Muara Air Kantung

  • Whatsapp

  

KABARBANGKA.COM — Pengerukan alur muara Air Kantung, Kecamatan Sungailiat, mendesak untuk segera dilakukan, lantaran setiap hari terus terjadi proses sedimentasi. Usulan pembuatan Break Water untuk menahan pendangkalan, terkendala biaya yang cukup besar. Jelas membuat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angkat tangan untuk usulan tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kami dari Pemda, kalau mau membangun Break Water ini belum kuat dananya. Karena untuk membangun itu butuh dana kurang lebih satu triliun rupiah,” ungkap Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan Pemprov Babel, Marwan, saat pertemuan di Ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur Babel, Rabu (20/09/2017).

Hari ini Pemprov Babel menggelar pertemuan untuk mencari solusi penanganan pendangkalan Alur Sungai Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat, Kabupaten Bangka. Pertemuan itu, dihadiri utusan Kementerian Maritim, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Lembaga Kelautan Perikanan Indonesia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kejati Babel, TNI AL, Polair, PT Timah, dan PT Pulomas.

Marwan mengatakan,belum lama ini Pemprov Babel sudah melakukan survey ke Alur Muara PPN Sungailiat. “Pada saat kami turun ke lapangan, kami melihat di bibir muara sungai itu, di kiri dan kanannya ada dua tumpukan pasir seperti bukit, yang merupakan hasil pengerukan yang dilakukan PT Pulomas. Sehingga kalau air pasang atau gelombang, pasir ini turun lagi,” ujar Marwan.

Lalu, lanjutnya, di depan muara sungai itu ada Kapal Isap Produksi yang menambang di WIUP PT Timah. “Kelihatan di mata kami saat itu ada empat unit KIP yang beroperasi. Tapi setelah kami pantau menggunakan drone, ada sekitar sepuluh unit KIP yang beroperasi di depan muara sungai itu, yang pasirnya terbawa terus ke muara, sehingga terjadilah terus pendangkalan,” lanjut Marwan.

“Kami juga menemukan adanya kapal-kapal nelayan yang berubah fungsi. Jadi, tadinya kapal-kapal itu kapal nelayan, sekarang berubah menjadi TI apung. Dan mencuci timah di sekitar sungai itu. Selain itu, di hulu sungainya ada tambang timah masyarakat yang pasirnya mengalir ke muara sungai. Itulah masalah yang membuat bibir sungai menyempit,” tegasnya.

Sebenarnya, kata Marwan, kalau pendangkalan alur sungai PPN Sungailiat ini mau diselesaikan masalahnya, maka ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Pertama dua buah bukit pasir di kiri dan kanan sungai itu harus dipindahkan. Kedua, TI di hulu sungai harus dihentikan.

Ketiga, KIP yang terus memproduksi penambangannya, itu harus dihentikan. Kemudian, harus dibangun breakwater di kiri dan kanannya, dan harus ada dam yang dibangun untuk menahan agar pasir di kiri dan kanan itu tidak turun lagi. “Itu analisa sederhana kami pada saat kami melihat di lapangan,” urai Marwan.

Tapi, lanjut dia, memberhentikan aktifitas kapal isap di sana, jelas tak bisa. “Karena kapal isap itu memiliki izin,” ujarnya.

General Manager Produksi PT Timah, Sadina Surya yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, terjadinya pendangkalan alur muara Air Kantung, tak cuma terjadi saat ini. Tapi, sudah terjadi sejak dulu, bertahun-tahun. Hal itu bisa diatasi, karena PT Timah dulu dikatakannya rutin melakukan pendalaman alur, secara terus-menerus.

Aktifitas pendalaman itu dihentikan, ketika keberadaan dok milik PT Timah di kawasan itu, berpindah. “Setelah kegiatan dok dipindah, otomatis kegiatan pengerukan tidak dilakukan, karena tidak ada kaitan lagi dengan PT Timah,” ungkapnya.

Kendati demikian, berkenaan dengan alur muara PPN ini, ditegaskan Sadina, PT Timah siap untuk bekerjasama bagaimana mencari solusi penanganan pendangkalan alur PPN tersebut, terutama objeknya ada dalam IUP PT Timah.

Humas PT Pulomas Sentosa, Yanto Acun yang juga hadir dalam pertemuan menanggapi masalah penumpukan pasir hasil pengerukan, yang bertumpuk di kiri dan kanan muara.

Masalah penumpukan material pasir itu, menurutnya terkendala beberapa perizinan, dan stock field. “Dulu pernah kita diberikan stock field oleh Pemkab Bangka 20 hektar untuk menyetok pasir. Namun, itu saat ini belum mendapat perpanjangan,” ujarnya.

Kemudian, untuk masalah penjualan pasir ke luar daerah, pihaknya juga terkendala oleh surat perizinan dari provinsi yang belum memberi izin untuk pengangkutan dalam jumlah banyak. “Jadi, di sini kita juga mohon bantuannya untuk perizinan itu,” katanya.

Menanggapi permintaan itu, Marwan segera merespon. “Masalah izin-izin ini, kalau PT Pulomas bertanggungjawab untuk mengangkut itu, kita akan sampaikan segera ke Pak Gubernur untuk jembatani ke Disperindag, bagaimana membantu penyelasaiannya,” kata Marwan.

Aspidsus Kejati Babel, Patris yang diundang hadir dalam pertemuan, menepis segala isu yang menerpa aktifitas pengerukan itu. “Pengerukan itu legal. Itu harus segera, karena kalau dibiarkan, akan terus-menerus terjadi sedimentasi. Tinggal ada niat baiknya untuk menjual pasirnya. Terserah mau dijual kemana, apa ke Jakarta atau kemana. Jangan ditumpuk di situ,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua HNSI Bangka Ridwan yang juga hadir dalam kesempatan itu mengatakan, aduan yang disampaikan HNSI kepada Pemprov Babel sebelumnya itu, adalah meminta agar Pemprov Babel dapat membantu PT Pulomas melakukan percepatan normalisasi alur sungai PPN sungailiat.

“Jangan sampaikan selama ini PT Pulomas terkesan bekerja sendiri dan punya tanggung jawab sendiri. Makanya kita minta kepada Pemprov untuk membantu PT Polumas percepatan normalisasi PPN itu, bukan mengitervensi PT Pulomas,” ujar Ridwan.

Perwakilan TNI AL yang menghadiri pertemuan tersebut, mengatakan TNI AL mendukung semua kebijakan pemerintah daerah yang diambil terkait dengan pendalaman alur muara Air Kantung oleh PUlomas. “Kami mengetahui semua kegiatan dalam rangka pendalaman alur oleh Pulomas, karena kami berdekatan langsung. Aktifitas Pulomas itu membantu sekali pengguna jasa laut di alur muara itu, karena di sana ada banyak kapal nelayan,” ujarnya.

Senada, Ketua LKPI, Ayub Faidibban mengatakan selama ini permasalahan pendangkalan alur selama ini bisa diatasi oleh PT Pulomas. “Sedimnetasi itu sampai dua meter lumpurnya, karean aktifitas penambangan oleh kapal isap di hulu. Selama ini, bisa diatasi oleh Pulomas,” tukasnya.

Dengan optimalisasi pendalaman yang dilakukan oleh Pulomas, LKPI berharap jumlah kapal nelayan yang bisa mendarat di pelabuhan Air Kantung dapat terus bertambah. Selama ini ada 100 sampai 150 kapal yang masuk ke sana. Kalau itu optimal, bisa 200 sampai 300 kapal bisa masuk ke sana. Yang selama ini terpaksa mendarat di Kuala, di Matras, bisa teratasi.

“Kita selamatkan nelayan, kita pertahankan PPN. Kita percayakan pada PT Pulomas mulai membantu nelayan untuk lebih optimal alur muara di sana,” kata Ayub. (Red / Tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan