Pemprov Babel Respon 10 Instruksi Presiden

  • Whatsapp

img-20161004-wa0028

KABARBANGKA.COM — Sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 bulan September 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Yan Megawandi, S.H., M.Si. langsung meresponnya dengan menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Inpres 10 Tahun 2016, di Ruang Pertemuan Sekda, Selasa (4/10)

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Sekda Yan Megawandi menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi ini digelar dalam rangka tindak lanjut dikeluarkannya Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Lanjut Sekda Yan, “ada 7 poin, dan terjabar dalam 10 instruksi yang harus kita laksanakan”. Untuk itu, pertemuan yang kita laksanakan ini untuk merekap, membahas dan mengkaji dari kesepuluh poin instruksi apakah telah kita laksanakan atau belum dengan tolok ukur yang telah ditetapkan dalam inpres tersebut.

Adapun 7 poin instruksi tersebut adalah optimalisasi pelaksanaan kebijakan perizinan dan penanaman modal, reformasi tata kelola pajak dan optimalisasi penerimaan negara, keterbukaan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan, reformasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, reformasi tata kelola minyak dan gas bumi secara efektif dan efisien, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pada pertemuan ini dilakukan pemetaan 10 instruksi yang telah dilaksanakan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Untuk yang belum terlaksana, Sekda Yan berharap kepada SKPD yang hadir pada pertemuan itu untuk segera menindaklanjuti pelaksanaannya.

“Pada umumnya beberapa instruksi ini telah kita laksanakan, hanya butuh penguatan dan bukti administrasinya saja, untuk yang belum saya memerintahkan kepada SKPD terkait untuk segera melaksanakannya sesuai dengan tolok ukur yang diminta oleh Presiden dalam Instruksi ini.”

Namun demikian dijelaskannya, ada instruksi yang menjadi masalah karena terganjal dengan Peraturan dari beberapa Kementerian, khususnya mengenai pelimpahan kewenangan Perizinan di PTSP, yang berkaitan dengan perizinan dari Kementerian Tenaga Kerja serta Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, oleh sebab itu pihaknya akan mengirim surat kepada kedua Kementerian tersebut bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melaksanakan Inpres no 10 Tahun 2016 ini, sehingga tidak menyalahi aturan.

Pertemuan ini diikuti oleh para Pejabat, Kepala Biro dan Kepala SKPD yang membidangi tanggung jawab dari Instruksi Presiden ini.

Sekda Yan berharap seminggu kedepan seluruh Biro dan SKPD dapat melaporkan proses tindak lanjut Inpres ini kepadanya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari dikeluarkannya Inpres ini akan terwujud di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Lulus/humasprobabel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan