Pemprov Fasilitasi Penyelesaian Batas Pangkalpinang dan Bangka

  • Whatsapp

_dsc8326 _dsc8338

KABARBANGKA.COM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi penyelesaian batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Proses fasilitasi dilakukan dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan penyelesaian batas daerah kedua wilayah.

Bacaan Lainnya

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Ir H Syahrudin MSi membuka sekaligus memimpin rakor tim, di Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (07/11/2016).

Syahrudin mengatakan, dalam menentukan batas wilayah harus dilakukan secara objektif dan adil agar kesepakatan yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Dirinya berharap dalam penyelesaian ini dapat dilakukan secara baik di tingkat provinsi, dan dapat diajukan opsi-opsi beserta penjelasannya.

Secara administratif, kata Syahrudin, wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka telah diatur dalam peta kesepakatan tahun 1992 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2014 tentang Penegasan Batas Daerah.

“Peta itu menjadi dasar untuk menentukan batas daerah antara Kabupaten Bangka dengan Kota Pangkalpinang,” ujar Syahrudin.

Sementara Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Setdaprov Babel) Maskupal Bakri sependapat dengan Syahrudin. Dirinya mengharapkan ketelitian dan keadilan harus dikedepankan dalam penyelesaiannya. Termasuk diantaranya dengan memperhatikan kondisi riil di lapangan.

Didampingi Kasubbag Pengembangan Wilayah Ibnu Hajar SH, Maskupal mengakui penyelesaian batas wilayah Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang telah disepakati diserahkan ke Pemprov Babel.

Titik yang menjadi sengketa batas wilayah berada pada Pilar 19 dan 20 di Aik Ancok, yang sudah dibebaskan oleh Pemkot Pangkalpinang. Termasuk serta Pilar 18 dan 19 juga ikut dibebaskan karena dibangun jalan dan jembatan sejak tahun 2005. Begitu pula dengan Pilar 16 dan 17 antara Desa Kace dan Kelurahan Tuatunu, Pilar 15 (Air Duren dan Tuatunu), serta Pilar 10 hingga Pilar 13 (Lereng Bukit Jurumudi) yang selama ini menjadi wilayah Kota Pangkalpinang. (Sentosa/humasprobabel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan