PENAMBANG AKUI MASIH ADA PUNGUTAN OLEH PANITIA

  • Whatsapp

img20160929141519

KABARBANGKA.COM — Penambang timah yang menggunakan TI Rajuk dilokasi pinggir pantai Dusun Tanjung Ratu, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, mengaku gerah dengan banyaknya Pungutan Cantingan yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang disebut PANITIA.

Bacaan Lainnya

“Kalo mau dirazia, razia lah pak!”, ungkap penambang yang enggan namanya diberitakan, Kamis (29/09/2016) petang.

Ketika ditanya, apakah masih ada pungutan yang dilakukan oleh Panitia? Para penambang itu mengakui masih ada pungutan yang dilakukan oleh Oknum Panitia. Pungutan berupa cantingan timah itu diambil pada saat penambang akan menjual timah hasil tambangnya kepada pembeli yang sudah standby dilokasi.

“Masih ada lah (pungutan) Cantingan. Kata Panitia, pungutan cantingan timah itu untuk sumbangan mesjid, untuk Nelayan, dan untuk koordinasi. Mereka ambil cantingan timah itu, waktu kami mau nimbang timah ke pembeli. Sejak diberitakan dulu, sekarang lokasi penimbangannya sudah pindah, bukan ditempat biasa lagi”, ungkap para penambang.

Informasi yang dihimpun dari para penambang, diperkiraan, rata-rata timah yang berhasil dipungut oleh Panitia dalam waktu seminggu bisa mencapai ratusan Kilo Gram. Bila dikalikan harga rata-rata Rp 95.000, diperkirakan dana yang terkumpul dapat mencapai puluhan juta/minggu.

“Rata-rata timah yang diambil sekitar 3-5 Kg/ponton setiap hari, dikalikan saja berapa jumlah ponton yang ada disini? Kalo Panitia mau jujur, mungkin duitnya bisa puluhan juta seminggu”, terangnya.

Bila informasi dari penambang tersebut benar, kemanakah aliran Dana Koordinasi dari Panitia TI Rajuk dilokasi tersebut?

Namun Toyib, yang disebut-sebut sebagai Ketua Panitia, membantah adanya pungutan dari penambang dilokasi tersebut.

“Tidak ada (pungutan), yang kerja disini masyarakat kampung Tanjung Ratu semua,” kilah Toyib yang dikonfirmasi via ponselnya belum lama ini.

Penambangan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, jelas melanggar ketentuan Pasal 158 UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba). Demikian juga dengan pembeli timah dari tambang ilegal, juga melanggar ketentuan Pasal 161 UU Minerba tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, ancaman hukuman 10 Tahun Penjara dan denda Rp 10 milyar menanti mereka, apabila aparat penegak hukum berani menindak tegas kegiatan penambangan yang ilegal, dan juga pembeli timah dari tambang ilegal tersebut.

Namun fakta dilapangan berbicara lain, hingga hari ini belum ada tindakan tegas dan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terhadap penambang dan kolektor yang membeli timah dari kegiatan penambangan ilegal dilokasi tersebut. (Red/Tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan