PENENTUAN EKSEKUSI AHYUNG TERSISA 5 HARI LAGI

  • Whatsapp

Humas PN Pangkalpinang,Maju Purba SH MH

KABARBANGKA.COM — Pihak Pengadilan Negeri Pangkalpinang menyatakan masih ada waktu bagi pihak terdakwa Cong Nyiuk Hiung alias Ahyung untuk berpikir melakukan kasasi atau menerima atas putusan ketuk palu majelis hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tanggal 10 Agustus 2016 lalu. Adapun putusan tersebut dengan 14 bulan penjara dengan denda Rp 50 Juta. Bilamana Ahyung tidak membayar maka harus menjalani pidana kurungan badan selama 3 bulan. Tidak cukup di situ bos Masa Jaya Motor juga diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp.2.485.255.000. Jika paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan tidak dibayar maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan disertai dengan penjara selama 1 tahun.

Bacaan Lainnya

“Putusan dari pihak Pengadilan Tinggi tanggal 10 Agustus 2016 lalu. Oleh Pengadilan Negeri disampaikan kepada pihak terdakwa (Ahyung) dan Kejaksaan Tinggi tanggal 22 Agustus 2016. Dari pihak terdakwa Ahyung yang langsung menandatangani penerimaan surat putusan tersebut,” kata humas Pengadilan Negeri kota Pangkalpinang, Maju Purba kemarin.

Menurut Maju pihak terdakwa Ahyung hanya bisa berpikir serta usaha untuk kasasi selama 14 hari sejak penerimaan putusan itu. “Berarti sejak tanggal 22 Agustus hingga 5 September 2016. Bilamana lewat dari waktu tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). Bila sudah tetap seperti itu maka pihak Kejaksaan Tinggi bisa melakukan eksekusi pada Ahyung sesuai putusan yang ada itu,” terang Maju.

Sementara itu asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Patris Yusrian Jaya membenarkan masih ada waktu bagi pihak terdakwa Ahyung untuk menggunakan hak hukumnya sesuai aturan yang berlaku yakni kasasi di Mahkamah Agung.

“Waktunya masih ada, jadi saat ini belum bisa dieksekusi. Tetapi bilamana sudah selesai dari 14 hari sesuai aturan yang ada jelas kita wajib eksekusi. Eksekusi itu sendiri memang sudah menjadi kewajiban kami selaku jaksa penuntut,” tegasnya.

Sebelumnya juga dorongan kuat dari pihak lembaga cegah kejahatan Indonesia (LCKI) Bangka Belitung terus mendesak agar pihak Kejaksaan Tinggi segera melakukan eksekusi terhadap Ahyung. Menurut ketua LCKI Sahlan selama ini (persidangan awal.red) pihak Ahyung oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Pangkalpinang yang diketuai Timur Pradoko terkesan mendapat keistimewaan. Selain tak dilakukan penahanan sel putusan juga tidak adil dimana hanya diputus penggantian kerugian negara hanya Rp 900 Juta.

“Kami yang pertama melapor, kasus ini agar segera disidik. Alhamdulillah disidik saat Kajati Hidayatullah. Tetapi saat dipersidangan diperlakukan istimewa oleh ketua majelis Timur Pradoko. Ketidak adilan inilah yang kita tekankan supaya jaksa penuntut tegas dan adil dengan mengeksekusi terdakwa sesuai putusan majelis PT,” desak Arsahlan.

Keberhasilan ini (pengembalian kerugian negara.red) tak terlepas dari usaha keras Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Happy Hadiastuty menuntut adanya pengembalian kerugian negara Rp 2.485.255.000. Gayung bersambut banding dikabulkan dimana Ahyung oleh majelis hakim PT yang diketuai M Idrus memutus 14 bulan penjara penjara dengan denda Rp 50 Juta. Bilamana Ahyung tidak membayar maka harus menjalani pidana kurungan badan selama 3 bulan. Tidak cukup di situ bos Masa Jaya Motor juga diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp.2.485.255.000. Jika paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan tidak dibayar maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan disertai dengan penjara selama 1 tahun.

Ahyung dijerat dengan pidana pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam putusan awal lalu ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor kota Pangkalpinang, Timur Pradoko, memutuskan dengan 14 bulan penjara pada terdakwa. Namun majelis menilai kerugian negara hanya Rp 900 Juta saja. Maka dari itu jaksa penuntut tidak sependapat lalu menyatakan banding itu.

Perkara ini sendiri berawal dari pembebasan tanah seluas 12.500M2 yang terletak di desa Beluluk, Pangkalan Baru tahun 2009 dinilai Jaksa Yuswan alias Ahyung terbukti bersalah karena telah merugikan keuangan negara mencapai Rp 2.485.225.000. JPU menyatakan terdakwa Yuswan bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Yuswan telah terlibat kasus korupsi pembebasan tanah seluas 12.500M2 yang terletak di desa Beluluk, Pangkalan Baru tahun 2009 senilai Rp 1.093.207.500 serta tukar guling lahan pramuka di desa Batubelubang dengan lahan milik Yuswan (atas nama Hok Dryani Tety Wijaya). Tukar Guling terjadi pada Juli 2009.

Yuswan membeli bidang tanah dari Amir Hendri yang menguasai bidang tanah di sekitar jalan Mr Liem, desa Beluluk, Pangkalan Baru 22 Oktober 2008. Seharusnya tidak dapat dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis dari Gubernur Bangka Belitung atau bupati Bangka Tengah. Sebab tanah tersebut masuk dalam peta lokasi yang akan terkena pembebasan sebagaimana keputusan Gubernur nomor 188.44/631/I/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang penetapan lokasi untuk keperluan pembangunan perluasan bandara Depati Amir.

Sebelumnya pihak Kejati Babel sendiri sempat memanggil sekaligus memeriksa istri Yuswan (Hok Driyani Tety Wijaya) lantaran terkait kasus itu istri pengusaha itu sempat menerima uang senilai Rp 300 juta lebih atas kegiatan pembebasan lahan lokasi bandara Depati Amir.

Namun pihak Kejati Babel justru hingga kini tidak menetapkan ia menjadi tersangka dengan alasan uang yang diterima oleh Hok Driani Teti Wijaya justru sudah dikembalikan kepada pihak kejaksaan. (Red / Tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan