Pengacara drg. Susylawati, Tanggapi Keterangan Terdakwa Ela

  • Whatsapp

BANGKA — Penasehat hukum drg. Susylawati, Hadi Salampessy, menanggapi keterangan terdakwa Susilawati alias Ela, dalam perkara dugaan memberikan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu dibawah sumpah di muka persidangan, pada Selasa (01/10/2019) pekan lalu.

Terdakwa Susilawati alias Ela, yang dituntut tiga bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Bangka di Pengadilan Negeri Sungailiat, Senin (07/10/2019) kemarin.

Bacaan Lainnya

Kepada sejumlah wartawan, Hady Salampessy mengatakan, perkara memberikan keterangan palsu (Pasal 242 KUHPidana) yang menjerat terdakwa Ela, masih ada kolerasinya terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga.

“Ela ini bukan saksi tunggal yang menentukan. Ada saksi fakta yang langsung waktu terdakwa Hengky masuk. Kemudian ada bukti petunjuk CCTV, dan itulah yang dijadikan dasar, hingga Hengky terbukti bersalah melakukan pencurian dalam keluarga,” ungkap Hady Salampessy, saat memberikan keterangan pers usai persidangan di Pengadilan Sungailiat, Senin (07/10/2019) kemarin.

Dikatakan Hadi Salampessy, saat di persidangan tadi barang bukti yang diajukan jaksa cuma surat pernyataan saja.

” Abang tadi (wartawan) dengar kan, di persidangan? Tapi saya mohon supaya kroscek dulu, kroscek sama jaksa. Kan, gak fair juga, tiba-tiba dinaikkan tanpa kroscek ke jaksa, meskipun kita sama-sama lihat di persidangan. Tadi lihat requsitornya, ada gak dipertimbangkan. Unsur Pasal 242, barang siapa dan unsur sumpah palsunya yang mana?” kata Hadi.

Disebutkan Hadi Salampessy, bahwa sumpah palsu atau keterangan palsunya dimana?

“Dari rentetan persidangan itu sampai puncaknya keterangan terdakwa pada Selasa (1/10/2019), itu terdakwa Ela sampaikan seolah-olah drg. Susy yang meminta bantuan dia. Kalau bahasa didakwaan, tolonglah Ela,” ujarnya.

Kemudiaan pada saat proses persidangan, pemeriksaan saksi Pormi dan Heru, Lurah Sungailiat, sambung Hadi Salampessy, saksi kedua yang dihadirkan oleh jaksa bukan saksi fakta.

“Itu bukan saksi testiminium de auditu. Dia mendengarkan dari si Ela itu. Saat ditanya majelis hakim, anda melihat kejadian itu, peristiwa pencurian di TKP, gak ada. Jadi saya tidak bisa memberikan gambaran terkait sidang tuntutan itu karena saya buka kuasa hukum dari terdakwa Ela,” katanya.

Lebih jauh Hadi Salampessy menegaskan, kalau alat bukti ada dua merunut pasal 184 KUHP, dan keyakinan hakim.

“Soal tuntutan jaksa tiga bulan, saya gak berani komentari. Nanti hakim yang pertimbangkan. Bisa saja hakim gak sependapat, diputus bebas pasal 191 ayat (1) KUHAP, atau hakim juga gak sependapat ini bisa 7 tahun. Hakim bisa mutus/vonis 2/3 terpenuhi jaksa bisa banding,” sebutnya.

Lebih jauh Hadi Salampessy menelaah fakta apa yang terjadi di muka persidangan?

“Fakta hukumnya, saya gak pernah kedengaran terkait keterangan Ela yang kontras saat persidangan terdakwa, dengan apa yang yang disampaikan dengan sidang perkara nomor 593. Itu dia sendiri yang tahu, dan dia saksi fakta. Saksi yang di resepsionis datang, dan naik ada pembantu dia. Dan fakta di persidangan yang tau kunci brankas adalah Hengky dan mantannya,” tegasnya.

Teakhir, Hadi Salampessy mengatakan sebenarnya Ela itu ancaman hukumannya 7 tahun.

“Kalau kita ikuti KUHAP tindak pidana ancaman minimal 5 tahun itu harus didampingi oleh penasehat hukum. Namun saat penyidikan Ela didampingi kuasa hukum. Saya gak bilang kasus ini rekayasa. Nah, saat di pengadilan tidak ada didampingi kuasa hukum. Pidana sama perdata itu beda. Pidana ini mencari kebenaran materil,” tandasnya.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejari Bangka, Rizal SH. MH, saat dikonfirmasikan terkait tanggapan kuasa hukum drg. Susylawati mengatakan, sudah sesuai alat bukti di persidangan.

“Kami tidak bisa berkomentar terkait statmen dari pada penasehat hukum drg. Susylawati. Tapi yang pasti terkait perkara ini kami sudah mengajukan semua alat bukti di persidangan, baik itu keterangan para saksi, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa, sudah terang benderang diajukan dipersidangan. Terkait hal tersebut, kami berkeyakinan bahwa perkara ini sudah masuk ke dalam delik pasal 242 KUHP,” katanya saat dihubungi melalui ponselnya, Senin malam. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan