Pengacara Terdakwa, Beberkan Dugaan Aliran Uang Korupsi Dana Bansos

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Perkara dugaan korupsi Dana Bansos Kematian di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah  (DPPKAD) Kabupaten Bangka, semakin menarik perhatian publik.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, Jaelani SH, pengacara terdakwa Silviana Prihartini, mantan Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kabupaten Bangka mulai blak – blakan, terkait siapa saja yang diduga turut menikmati uang korupsi dana bansos kematian itu?

“Saya selaku kuasa hukum dari terdakwa SP (Silvi), meminta kepada Kajari Bangka untuk menetapkan sebagai tersangka dan menahan Fr (Ferianto) yang saat itu menjabat Kasubag Perencanaan DPPKAD Kabupaten Bangka. Ferianto, menurut SP, sudah berulang kali mengambil uang dana bansos darinya, hingga ratusan juta rupiah,” ungkap Jaelani di PN Pangkalpinang, Senin (18/9/2017).

Bahkan kata Jaelani, Ferianto pernah menarik uang dana bansos dari Silvi sebanyak Rp 40 juta, yang katanya untuk diserahkan ke Bupati Bangka.

“Fr ini pernah menarik uang dana bansos dari SP sebanyak Rp 40 juta, katanya untuk pak Bupati Bangka. Fr juga pernah meminta SP untuk mentransfer uang sebesar Rp 10 juta ke rekeningnya MI (Muhammad Istori, keponakan Tarmizi Saat),” terangnya.

Belum ditetapkannya Fr sebagai tersangka dalam kasus ini, menurut Jaelani bisa saja adanya keterkaitan oknum jaksa inisial Hr, yang disebut – sebut oleh Fr ketika menarik dana bansos kematian itu.

“Sebelum adanya temuan di LHP BPK, Fr ini juga sering mengambil dana bansos itu dari Silvi, yang kata Fr untuk di berikan ke oknum jaksa Hr, yang waktu itu menjabat Kasi Pidsus Kejari Sungailiat untuk biaya pendidikannya. Uangnya berkisar Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta,” imbuhnya.

Makanya, masih menurut penuturan Jaelani SH, tidak ada alasan lagi bagi Kejari Bangka untuk tidak menetapkan dan menahan Fr sebagai tersangka korupsi Dana Bansos Kematian untuk mengungkap ke mana saja aliran duit korupsi Dana Bansos itu.

“Apakah betul mengalir ke Bupati Bangka dan ke oknum jaksa? Itu bisa diketahui kalau Fr dijadikan tersangka, nantinya pasti akan bernyanyi ke mana saja aliran uang korupsi itu,” katanya.

Selain itu, kata Jaelani, berdasarkan bukti bukti yang sudah disebutkan tadi dengan ketentuan pasal 26 e undang – undang Tindak Pidana Korupsi, maka Kejari Bangka tidak boleh tidak, harus menyeret Fr sebagai tersangka kasus korupsi Dana Bansos.

“Tidak perlu menunggu fakta di persidangan. Pengakuan dari klien kami SP, disertai dengan bukti kwitansi dan transfer Banking itu sudah kuat untuk menjerat Fr sebagai terangka,” tukas Jaelani.

Tidak hanya  Fr, menurut Jaelani  ada beberapa orang lagi yang layak juga ditetapkan tersangka oleh Kejari Bangka. Diantaranya, inisial KA selaku Kasi Bendahara dan SE selaku Sekretaris DPPKAD Kabupaten Bangka. Kedua pejabat di DPPKAD ini tanpa upaya verifikasi terlebih dahulu, melakukan penandatanganan terhadap pencairan Dana Bansos itu.

“Dalam pasal 8 UU Tipikor, mereka ini sudah memenuhi unsur – unsur tindak pidana korupsi, secara bersama sama memperkaya diri sendiri atau orang lain,” tegas Jaelani.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Bupati Bangka, Tarmizi Saat belum bersedia memberikan tanggapan, meskipun upaya konfirmasi sudah dilakukan via WA Masenger. Demikian juga dengan pihak – pihak yang disebut-sebut oleh pengacara terdakwa, juga masih diupayakan konfirmasinya. (Rml)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan