Pentingnya Penyelenggaraan Pilkada di Masa Pandemi

  • Whatsapp

Oleh : Anisa Citra Lutfiani
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung


Pada awal bulan Desember tahun ini, tepatnya tanggal 9 Desember Tahun 2020, pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada secara serentak, total daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan 9 provinsi, 224 kabupatendan 37 kota. Sistem Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia.

Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini menimbulkan banyak perdebatan, beberapa pihak telah meminta penundaan pelaksanaan, namun pemerintah bersikap keras agar Pilkada 2020 ini tetap dilaksanakan. Menggelar Pilkada di masa pandemic merupakan tantangan dan juga pengalaman baru buat penyelenggara serta masyarakat Indonesia. Dengan kondisi di masa pandemik membuat banyak masyarakat yang takut juga khawatir untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2020 ini.

Tidak dapat kita pungkiri pula, bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 sangat penting dilakukan, meskipun di masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Mengapa demikian ?

Ada beberapa alasan mengapa Pilkada harus dilaksanakan di masa pandemic ini, yaitu tentu saja soal menjaga kesinambungan demokrasi. Hal ini perlu diperhatikan karena dalam system presidensial, termasuk pada pemerintahan lokal secara konstitusi jabatan Kepala Daerah berlaku fix termalias telah ditetapkan masa jabatannya, menunda Pilkada bisa menimbulkan konflik yang kontra produktif dalam situasi penanganan pandemiCovid-19.

Hal ini dapat berpotensi munculnya masalah politik dan hukum jika Pilkada 2020 tidak diselenggarakan sesuai yang telah diatur UU dan Perpu. Bila masa jabatan kepala daerah diperpanjang oleh pemerintah, oposisi atau penantang petahana akan menggugat, karena hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri jadi terhambat. Sehingga kepastian hukum dan politik akan terjadi.

Penundaan Pemilu dengan alasan pandemic justru akan berpotensi mengebiri demokrasi. Implikasinya jelas, ketidakpastian politik di masa pandemic jadi taruhan, kecurigaan bahkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah akan meningkat. Secara hukum, pelaksanaan Pilkada di masa pendemi memiliki payung hukum yang kuat. Hal tersebut diatur pada Perpu Nomor 02 Tahun 2020. Artinya, pelaksanaan Pilkada bukan semata kemauan KPU sebagai penyelanggara, tetapi amanat undang-undang dalam hal ini Perpu.

Soal aspek kesehatan public bagaimana? BNPB sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penanganan pandemi Covid-19, tentu di dalamnya berisi ahli kesehatan, ahli pandemiologi, dan para pakar, telah memberikan surat jawaban, bahwa tahapan Pilkada dapat dilanjutkan dengan memenuhi protocol kesehatan.

Dilansir dari laman bebas Republika.co.id, Wakil DPR RI Aziz Syamsuddin meminta penyelenggara Pemilu mampu menyakinkan konsep pemungutan suara dapat terlaksana dengan penerapan disiplin protocol kesehatan yang ketat. Sikap KPU dinilai wajib menindak tegas para paslon yang melaksanakan kegiatan tanpa mengidahkan protocol kesehatan.

Dengan demikian, diharapkan agar jangan sampai pelaksanaan Demokrasi ini memunculkan klaster baru penyebaran Covid-19 dari Pilkada serentak, serta meminta agar KPU dapat memetakan daerah yang memiliki zona hitam, merah, kuning, dan hijau, secara baik dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Sehingga antisipasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dibutuhkan untuk menerapkan protocol kesehatan dalam pemungutan suara.

Pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemic perlu di manfaatkan menjadi ajang peningkatan disiplin yang tinggi bagi masyarakat maupun para peserta Pilkada serentak. Keberhasilan penerapan protocol kesehatan dalam Pilkada serentak akan menjadi contoh yang baik nantinya.

Dengan hal ini, pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 di masa pandemic ini tetap dilaksanakan. Namun suka tidak suka, mau tidak mau, Pilkada tahun 2020 tetap dilaksanakan sesuai dengan kewajiban mengikuti aturan protocol kesehatan di tatanan Era New Normal. Sebenarnya Pilkada bisa saja ditunda di tahun 2021, 2022 dan seterusnya. Namun mau sampai kapan kita mau menunda Pilkada ini? Sedangkan kita dan para ilmuwan atau peneliti tidak mengetahui kapan akan berakhirnya pandemi Covid-19.

Saat ini, penting bagi semua pelaksana kepentingan kepemiluan, baik penyelenggara pemilu, masyarakat, pemerintah, partai politik, dan peserta pilkada bergandeng tangan. Bersama-sama melindungi kesehatan public sekaligus menjaga demokrasi. Problem kesehatan public dan menjaga demokrasi, kedua-duanya merupakan hal yang tidak akan terpecahkan. (*)

Pos terkait