PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PERKARA KORUPSI

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM – Pangkalpinang

Untuk mengawal pembangunan diwilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel) menyadari pentingnya menjadikan masyarakat sebagai mitra kejaksaan untuk membeck up penanganan perkara korupsi diwilayah Babel.

Bacaan Lainnya

Demikian yang dikatakan Iwan Setiawan SH.MH, Kordinator Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, saat mengisi acara diskusi terbuka bertema ‘Peran Masyarakat Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi”, yang digelar di Ruang Pertemuan Kantor Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Selasa (02/08/2016) siang.

Selain itu, keterbatasan personil Kejaksaan disejumlah daerah juga menjadi kendala dalam sisi penegakan hukum untuk perkara tindak pidana korupsi, termasuk di Bangka Belitung ( Babel ). Jumlah jaksa terbatas dan berbagai tugas yang harus dilaksanakan, maka peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengawal pembangunan di Bangka Belitung.

“Jaksa tidak mungkin dapat mengawal semua kegiatan pembangunan, lantaran jumlahnya terbatas. Selain itu juga, berbagai tugas yang harus dilaksanakan seperti penyidikan, penuntutan dan juga sebagai pengacara negara. Oleh karenanya, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawalan terhadap pembangunan yang ada di wilayah ini,”ungkapnya.

Menurut Iwan, program ini terbetik dari satu ide terkait peran serta masyarakat dalam penegakan hukum di Bangka Belitung.

“Ada satu entitas jejaring masyarakat, yang nantinya bisa membeck up penanganan perkara korupsi di Bangka Belitung khususnya, sehingga kami berkeyakinan masyarakat sangat dibutuhkan Jaksa sebagai mitra dalam penangan tindak pidana korupsi,” kata salah satu koordinator jaksa pidana khusus ini kepada sejumlah awak media.

Sebagai bentuk kemitraan masyarakat dengan kejaksaan dalam penanganan berbagai bentuk dan modus tindak pidana korupsi, masyarakat diharapkan membuat laporan kepihak kejaksaan sesuai wilayah hukum didaerahnya masing-masing, apabila ada temuan-temuan yang terindikasi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

“Kita harapkan dapat bersinergi dengan masyarakat dalam penanganan korupsi terutama dalam usaha pencegahan (preventiv) terjadinya tindak pidana korupsi,” harapnya.

Wakajati Babel, Arief Arifin SH.MH, dalam acara yang sama mengatakan, bahwa indikasi tindak kejahatan korupsi tak sepenuhnya dapat diketahui oleh para jaksa atau penegak hukum, namun indikasi tersebut diperoleh dari laporan masyarakat yang akurat.

“Jadi, jaksa bisa menindak kalau ada laporan masyarakat, oleh karenanya peran serta masyarakat sangat dibutuhkan oleh kejaksaan selaku aparat yang memiliki kewenangan penegakan hukum,” jelas Arief Arifin.

Namun dia mengingatkan, kepada masyarakat jika hendak melapor suatu perkara dugaan korupsi, hendaknya disertai bukti-bukti atau data yang lengkap.

“Tujuannya, agar para penyidik lebih mudah dalam menindaklanjuti kasus yang dilaporkan itu, soalnya ada juga laporan dari masyarakat tanpa data dan bukti-bukti yang akurat, sehingga menyulitkan dalam penanganannya,” pungkas Arief Arifin.

Demikian pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Romli)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan