Perbaiki Sistem Ketatanegaraan Jauh Lebih Baik, MPR RI Jaring Masukkan Dari Masyarakat

  • Whatsapp

foto

MERAWANG, UBB –MPR RI saat ini tengah gencar menjaring pendapat dan masukkandari seluruh elemen masyarakat sebagai bahan untuk meningkatkan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih baik.

Bacaan Lainnya

“MPR RIsedang mempersiapkan amandemen Undang UndangDasar negara Republik Indonesia Tahun 1945,agar sistem ketatanegaraan kita jauh lebih baik lagi!,” ujar Martin Hutabarat, Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI ketika membuka Diskusi Kebangsaan bertema “Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia” di Ruang Rapat Besar Retorat UBB, Merawang, Selasa (06/012/2016).

Diskusi kebangsaan diawali sambutan Rektor UBB yang diwakili Ketua Terlekomunikasi, Informasi dan Komunikasi (TIK) UBB Eddy Jajang Jaya Atmaja itu, diikuti 200 mahasiswa dengan menghadirkan enam narasumber dari MPR RI dan UBB. Yaitu Martin Hutabarat, H Achmad Riza Patria, Baharbitung (MPR RI), Dwi Haryadi, Sigit Nugroho dan Rendi (dosen UBB).

Acara ini diliput dan direkam oleh Lembaga Penyiaran Publik/Stasiun Televisi RI Perwakilan Bangka Belitung. Di mana sebelum acara dimulai dan ketika ‘break’ (istirahat), peserta diskusi dari lima fakultas di UBB itu tergelak-gelak (terpingkal-pingkal) oleh lawakan komedian ibukota yang digawangi Bambang Sudibyo, Imron Rosadi (Jaim) dan Michel Ngadimun.

Martin menjelaskan, dalam kerangka memperbaiki sistem ketatanegaraan lebih baik dan persiapan amandemen UUD NRI tahun 1945, MPR RI melalui badan dan lembaga pengkajiannya telah menggelar berbagai diskusi di sejumlah provinsi untuk memperoleh masukkan dari semua elemen masyarakat.

Mengacu pada ketentuan Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), tugas MPR RI selain memasyarakatkan ketetapan MPR dan empat pilar, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, MPR RI juga mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya.

“Dalam hal membahas dan mengupas perihal berbangsa dan bernegara itu, semua elemen harus dilibat dan diikutsertakan. Kita tidak ingin meniru kondisi yang terjadi pada 20 atau 30 tahun yang lalu, di mana hanya segelintir elit di Jakarta yang hanya memikirkan soal berbangsa dan bernegara ketika itu,” tegas Martin.

Dalam kaitan itu, MPR RI meluncurkan program ‘goes to campus’ untuk menjaring masukkan dan pendapat dari kalangan dosen, tenaga pendidikan dan kalangan mahasiswa. Hal ini diakui Eddy Jajang J Atmaja di mana dalam dua bulan terakhir telah tiga kali MPR RI menggelar diskusi dengan UBB; dua kali digelar di Hotel Santika Pangkalbaru (Bangka Tengah) dan satu kali di Ruang Sidang Semu MK Fakultas Hukum UBB.

“Kita ingin mendengar dan menggali masukkan dan pendapat dari pihak perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus ikut memikirkan dan berbicara soal masa depan sistem ketetanagearaan kita yang lebih baik,” ujar Martin.

Dijelaskannya, Indonesia dalam pandangan dunia menempati urutan nomor tiga dari seluruh negara yang menerapkan sistem demokrasi, setelah Amerika Serikat (nomor 1) dan India (nomor 2). Akan tetapi bila dilihat dari sistem pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, sebagai salah satu contoh kongkret, Indonesia sebenarnya justeru negara penganut sistem demokrasi nomor satu di dunia.

“Di Amerika Serikat, dalam pilpres mereka, Hillary paling banyak memperoleh suara ketimbang Trump. Namun karena pemilihan presiden di sana melalui wakil pemilih, tidak secara langsung seperti Indonesia, yang justeru menjadi Presiden AS terpilih adalah Donald Trump,” ujar Martin.

Ia membandingkan pada pemilhan presiden (pilpres) Indonesia dua tahun lalu dengan kandidat pasangan Joko Widodo/Yusuf Kalla dan Prabowo Subianto/Hatta Rajasa. Hasil penghitungan suara pilpres, pasangan Joko Widodo/Yusuf Kalla lebih banyak memperoleh suara sehingga praktis menjadi Presiden RI ke 7.

“Usai pilres, kedua pasangan saling mendatangi dan mengucapkan selamat. Keduanya bertekad menjaga menjaga kebutuhan berbangsa dan bernegara. Nah, tradisi berdemokrasi seperti ini harus kita jaga, rawat dan dipertahankan!,” ujar Martin.

Pada bagian lain sambutannya, Martin menjelaskan MPR RI bukan lagi lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara ini tidak lagi melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

“Dulu, MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, berwenang memilih presiden dan wakil presiden. Sekarang tidak lagi. Namun apbila kepala negara — presiden dan wakil presiden berhalangan, MPR RI memilih presiden dan wakil presiden dan tidak ada lagi pemilu,” ulas Martin.

Dikemukakannya, dalam menyerap dan merumuskan aspirasi dari masyarakat, MPR RI dibantu badan pengkajian dan lembaga pengkajian yang dimilikinya. Badan pengkajian beranggotakan 360 anggota DPR RI dan 132 anggota DPD. Sedangkan anggota lembaga pengkajian adalah kalangan ahli.

Sementara itu, sebelumnya Eddy Jajang J Atmaja yang mewakili Rektor UBB dalam sambutannya mengutip sejumlah pantun karya Tenas Effendy (dosen Institut Pengajian Melayu, Universiti Malaya), yang berisi ‘tunjuk ajar’ adab bertukar pendapat dalam majelis ilmu, sehingga dapat menjadi penjeyuk diskusi kebangsaan.

“Bunyi pantun itu adalah //Kalau berkitab sambil menulis/jangan sampai dawat terbuang/kalau bercakap sambil majlis/jangan sampai mengumpat orang//Kalau berkitab membaca syair/banyaklah orang datang mendengar/kalau bercakap tiada berpikir/banyaklah orang yang bertengkar//Seluk berseluk daunnya terap/terap diambil menjadi benang/eloklah elok dalam bercakap/cakap sampai maksudnya terang//Apalah tanda batang putat/batang putat bersegi buahnya/apalah tanda orang beradat/orang beradat luas pikirannya//Kalau sudah menebuk gading/tebuk menjadi ukiran tepat/kalau sudah duduk berunding/eloklah cari jalan mufakat// (Eddy Jajang Jaya Atmaja)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan