PERKARA KASUS KORUPSI PUPUK SUBSIDI, HATAMARRASYID BIN H JALIL ADIK JAMRO MASIH AMAN

  • Whatsapp

img_20160914_210625

KABARBANGKA.COM — Perkara kasus korupsi pengadaan pupuk organik milik dinas perkebunan dan kehutanan (Distanbunak) Pemkab Bangka Selatan senilai Rp 3.728.879.000 bersumber dari APBD Bangka Selatan tahun 2012 terus bergulir di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang. Senin(31/10/2016) sidang kembali digelar dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi-saksi.

Bacaan Lainnya

Namun sampai saat ini mantan kepala dinas Distanbunak Hatamarrasyid bin H Jalil – adik mantan bupati Bangka Selatan, Jamro- belum kunjung dijadikan tersangka. Padahal sesuai fakta persidangan keterlibatan dari Hatamarrasyid sendiri sangat kental dalam perkara ini. Bahkan Hatamarrasyid sendiri sudah memberikan kesaksianya dan mengakui atas kesalahanya terutama dalam penunjukan bawahanya yang juga terdakwa Kartino selaku panitia pembuat komitmen (PPK). Padahal Kartino sendiri tidak mengantongi sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Sarpin, mengaku pihaknya bukan selaku penyidik perkara. Melainkan hanya sekedar melakukan penuntutan dan persidangan. “Kalau ditanya kenapa saksi Hatamarrasyid belum dijadikan tersangka tanyakan ke penyidik Tipikor Polda Bangka Belitung. Karena ini kasus ini awalnya Polda bukan Kejaksaan,” kata Sarpin.

Sarpin sendiri mengakui dalam perkara ini memang telak kesalahan yang dilakukan oleh Hatamarrasyid selaku kepala dinas waktu itu. Dimana sebagai KPA Hatamarrasyid memerintahkan bawahan sebagai pelaksana proyek yang tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa. “Sertifikasi ini sendiri mutlak sesuai dengan aturan yang ada, mestinya kalaupun jajaranya tak punya bisa meminta ke SKPD yang lain. Jadi dari sisi penunjukan seperti itu saja memang sudah salah, belum lagi sampai adanya kerugian negara Rp 1.225.844.098 dalam proyek ini,” ungkap Sarpin.

Dikatakan Sarpin pihaknya walau sebagai jaksa penuntut umum tidak bisa melakukan intervensi terkait penetapan tersangka baru. Penyidik adalah yang paling berwenang menetapkan tersangka. “Kami sampai saat ini hanya baru diserahkan 3 tersangka yang sedang disidangkan. 1 tersangka (Mundilah Muhammad Syarkowi selaku direktur CV Dwinda Chantika Utama) menurut penyidikanya buron,” ujarnya.

Ketiga tersangka dalam perkara ini Kartino (PPK), Yudhi Irfani (pejabat pengadaan) dan Hambali (penerima kuasa dari Mundilah Muhammad Syarkowi selaku direktur CV Dwinda Chantika Utama yang buron).

Inti dakwaann jaksa yang lalu kepala dinas perkebunan dan kehutanan Pemkab Bangka selatan, Hatamarrasyid bin H Jalil melalui surat keputusan nomor: 188.4/31/DPK/2012 tanggal 1 Februari 2012, dalam perkara ini telah melakukan perbuatan secara bersama-sama telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dikatakan dalam dakwaan bahwa perbuatan saksi Kartino selaku PPK dan saksi Yudhi Irfani (pejabat pengadaan) setidak-tidaknya telah memperkaya terdakwa Hambali karena dalam pengadaan pupuk organik tersebut terdakwa Kartino selaku PPK tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sebagaimana mestinya, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa Hambali tidak selesai seluruhnya pada waktu yang telah ditetapkan serta tidak sesuai spesifikasinya baik berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu peraturan menteri pertanian nomor 70/permentan/S.R.140/10/2011 maupun dengan yang perjanjian dalam kontrak, namun terdakwa Hambali telah menerima pembayaran sebesar Rp 100 persen dengan total Rp 3.309.600.000.

Perbuatan para terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana laporan hasil audit badan pemeriksa keuangan dan pembangunan dengan nomor SR-145/PW29/1/2016 tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp 1.225.844.098.

Adapun rincian sebagai berikut: jumlah pembayaran bersih yang diterima CV Dwinda Chantika Utama Rp 3.309.600.000 dikurangi jumlah biaya ril yang dikeluarkan CV Dwinda Chantika Utama 2.083.755.902 berjumlah total kerugian negara Rp 1.225.844.098.

Sementara itu 3 terdakwa itu sejak tanggal 5 April 2016 oleh penyidik Tipidkor Polda Bangka Belitung sudah dilakukan penahanan. Hingga kini baik jaksa penuntut maupun majelis hakim tidak melakukan penahanan luar pada para terdakwa. Dengan begitu 3 terdakwa masih mendekam di sel tahanan penjara Tuatunu Pangkalpinang hingga kini. (Rml)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan