PIP Bantu Ekonomi Dimasa Pandemi

  • Whatsapp
Gambar ilustrasi PIP

* Tidak Ada Setoran Untuk Aparat

PANGKALPINANG — Tak dapat dipungkiri, sektor tambang masih menjadi idola sumber ekonomi masyarakat di Bangka Belitung. Meskipun menuai pro dan kontra, namun penambangn timah dengan berbagai cara masih terus dilakukan.

Salah satunya dengan Ponton Isap Produksi atau PIP, yang lazim disebut TI Rajuk atau TI Apung. Baik yang legal maupun ilegal, PIP sangat membantu ekonomi masyarakat dimasa pandemi Covid-19 saat ini, terutama bagi masyarakat pesisir di sekitar lokasi penambangan timah oleh PIP.

“Adanya PIP atau TI Rajuk itu sangat membantu ekonomi masyarakat, terutama yang ada di pesisir di sekitar lokasi (Penambangan),” ungkap Jn, salah satu pengurus PIP atau TI Rajuk belum lama ini.

Jn tak menampik, panitia memang mengambil pungutan atau keuntungan dari pengurusan PIP atau TI Rajuk tersebut. Namun kata dia, sebagian dari hasil pungutan atau keuntungan itu dibagikan kepada masyarakat pesisir di sekitar lokasi PIP atau TI Rajuk yang mereka kelola bekerja menambang timah.

“Kalau kami, sangat kami perhatikan masyarakat sekitar lokasi kami kerja. Alhamdulillah, dengan adanya kami menambang timah di sana, masyarakat pesisir di sekitar lokasi kami kerja itu bisa tersenyum. Mereka merasa sangat terbantu secara ekonomi, dan anak-anak mereka tetap bisa sekolah,” bebernya.

Jn menepis isu adanya aliran atau setoran untuk oknum aparat keamanan, apalagi selevel pejabat utama di TNI-Polri.

“Kalau di kelompok kami, saya pastikan itu tidak ada (setoran), baik yang mingguan ataupun bulanan. Tapi kalau di luar kelompok kami, saya tidak tahu. Karena kan banyak pengurus TI Rajuk itu,” imbuhnya.

Sebagai pengurus PIP atau TI Rajuk skala kecil, kata Jn, pihaknya tidak mampu untuk mengkondisikan para pejabat utama di TNI-Polri.

“Kami ini hanya penambang kecil, tidak mampu ngasih uang koordinasi ke pejabat selevel Danlanal atau Direktur Polairud, Kapolres. Mereka itu orang besar bang, mana mau nerima dari orang kecil kayak kami ini,” kata Jn.

Saat ini, lanjut Jn, kelompoknya sudah mulai mengurangi bekerja menambang timah secara ilegal.

“Kami sudah mulai bekerja legal, kami juga sudah buat perusahaan yang bermitra dengan PT Timah, ini juga kami sedang mengajukan SPK ke PT Timah,” ujarnya.

Senada dengan Jn, Mi, salah satu pengurus PIP atau TI Rajuk lainnya mengungkapkan, selama dirinya dan kawan-kawan mengurus PIP atau TI Rajuk, juga tidak ada setoran kepada pejabat tinggi di TNI-Polri di Babel.

“Selama kami jadi panitia, tidak ada setoran wajib ke aparat. Apalagi isu setoran ke Danlanal atau Dir Polairud? Nggak mampu kita bang, nggak ada itu,” kata Mi.

Dia mengakui, sebelumnya PIP atau TI Rajuk di kelompok mereka bekerja secara ilegal. Namun sekarang, puluhan PIP itu sudah mengantongi SPK dari PT Timah.

“Dulu kami memang nambang timah secara ilegal, tapi sekarang sudah ada SPK dari PT Timah,” ujar Mi.

Masih kata Mi, secara ekonomi, masyarakat di kampungnya sangat terbantu dengan adanya PIP atau TI Rajuk itu.

“Kalau di kelompok kami, mayoritas warga kampung kami lah yang kerja. Dan kami sangat bersyukur, adanya TI Rajuk di daerah kami ini, sangat membantu ekonomi masyarakat kampung kami. Walaupun tidak punya ponton, tapi warga kami bisa ikut bekerja, bisa ngereman juga, bisa ngelimbang di tailing. Intinya, adanya TI Rajuk ini sangat membantu ekonomi warga kami,” demikian Mi. (Romlan)

Pos terkait