Plt Gubernur Babel: Ditunjuk Jadi PPTK, ASN Wajib Patuh

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dr Yuswandi A Temenggung menegaskan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mematuhi perintah yang diberikan atasan dan perundang-undangan, termasuk ditunjuk menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK.

Bacaan Lainnya

Penegasan itu diutarakan Yuswandi menjawab pertanyaan adanya indikasi ketakutan dan penolakan ASN untuk menjadi PPTK, usai penyerahan DIPA tahun anggaran 2017 di Kantor Gubernur Babel, di Pangkalpinang, Senin (19/12/2016).

“Gak ada, saya belum dengar (ada ASN yang takut jadi PPTK-red). Tapi itu wajib, karena mereka digaji oleh negara,” tegas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu.

Diketahui, PPTK merupakan pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Lebih jauh Yuswandi mengatakan, penugasan menjadi PPTK hanya sebagai pihak pelaksana atau penyelenggara. Sebab itu pelaksanaannya harus berjalan sesuai koridor dan aturan.

Menurutnya, apabila aparatur bekerja sesuai dengan aturan yang dirumuskan maka tidak perlu merasa ketakutan. Terpenting bahwa seorang pejabat publik harus memiliki bekal dengan cara mengetahui dan memahami terhadap aturan-aturan yang berlaku.

“Kalau tidak tau, ya tanya. Nanti Pak Sekda (Sekda Babel Yan Megawandi-red), tolong sosialisasi, penjelasan-penjelasan ini yang perlu diketahui. Atas dasar penjelasan-penjelasan tersebut, aparatur harus mengikutinya secara baik dan benar,” imbuhnya.

Sebagai ASN, kata Yuswandi, harus selalu siap diberikan tugas oleh negara. Sepanjang penugasan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, maka itu menjadi kepatuhan setiap abdi negara.

“Kecuali tugas itu dibelokkan. Kita hanya penyelenggara, uangnya juga uang publik, dan kita digaji, diberikan tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, itu mandat kepada ASN. Mudah-mudahan gak (takut-red) lah,” kata Yuswandi.

Menyikapi adanya ASN yang diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH) maupun permintaan keterangan oleh DPRD terkait pengelolaan keuangan negara, dirinya menyatakan hal itu merupakan hal wajar. Karena setiap internal institusi memiliki prosedur dan tahapan dalam melakukan proses terhadap aparatur negara.

“Permasalahan terkait APH, yang penting pengelola keuangan sepanjang sesuai aturan, tidak masalah. Kalau ada satker dipanggil DPRD, wajar saja karena dewan memiliki memiliki fungsi pengawasan, budget dan legislasi,” demikian Yuswandi. (chandra/humasprobabel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan