Polda Bersama Satgas Pangan Amankan Tersangka Dan Pupuk Kadarluarsa

  • Whatsapp

KABARBANGKA. COM—– Subdit I Indag Dit Reskrimsus Polda bersama tim Satgas Pangan Babel, dan Dinas Pertanian Provinsi Babel yang dipimpin oleh Dir Reskrimsus Polda Kepulauan Babel Kombespol Mukti Juharsa berhasil mengamankan tersangka tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak memakai izin edar, serta kandungan pupuk tidak sesuai dengan SNI.

Dalam konferensi pers, Kapolda Anton Wahono mengatakan Guantoro alias Ahap (56), pimpinan PT. Globusartha Internusa diamankan saat Subdit I Indag Dit Reskrimsus bersama tim satgas pangan mendatangani dan melakukan pengecekan terhadap gudang milik Guantoro alias Ahap (56) beralamat di jalan Sungai Selan Km 4 Kabupaten Bangka Tengah.

Bacaan Lainnya

“Dari hasil pengecekkan yang dilakukan oleh tim terhadap gudang tersebut, ditemukan pupuk non subsidi yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesi dan nomor pendaftaran yang telah kadaluarsa sejak tahun 2014,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kapolda menyebutkan dari dalam gudang PT. Globusartha Internusa yang beralamat di jalan Sungai Selan Km 4 Kabupaten Bangka Tengah tim berhasil mengamankan sebanyak 114,3ton, dan dari dalam gudang PT. Globusartha Internusa yang beralamat Jl. Padat Karya Tanjung Pandan Kabupaten Belitung sebanyak 107 ton. Jadi total keseluruhannya sebanyak 221,3 ton.

“Adapun pupuk yang diduga telah kadaluarsa adalah pupuk NPK Cap Kepala Ayam Cocx S Head 15-15-15, NPK Cap Kepala Ayam Cocx S Head 12-12-17.2, NPK Cap Kepala Ayam Cocx S Head 12-12-17-2+B, NPK Cap Kepala Ayam Cocx S Head 15-15-6-4 dan NPK Cap Kepala Ayam Cocx S Head 12-6 22.3,” jelasnya.

Dari keterangan pelaku, Anton Wahono mengatakan jika pupuk NPK cap Kepala Ayam Cocx S Head didapatkan dari wilayah Medan. “Diduga pelaku telah menjual pupuk Non subsidi, yang tidak memiliki izin edar sejak tahun 2014. Pupuk tersebut dijual kepada masyarakat wilayah pulau Bangka dan Belitung,” ujarnya.

Kemudian Kapolda meminta kepada para pelaku pengedar pupuk yang tidak memiliki izin edar yang kandungannya tidak sesuai dengan SNI agar menghentikan kegiatannya karena selain dapat menghambat perekonomian negara juga diancam dengan sanksi pidana maksimal 5 tahun.

“Saya menghimbau kepada masyarakat harus berhati-hati untuk tidak membeli pupuk tersebut, walaupun dengan iming-iming harga murah karena pupuk tersebut bisa saja merugikan petani disebabkan unsur haranya rendah bahkan bisa jadi tidak bermanfaat bagi tanaman,” harapnya.

Reporter : Eko Septianto Rasyim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan