PPNS KPP BANGKA DITUDING SALAH SANDERA

  • Whatsapp

Syahril, SH

KABARBANGKA.COM — Usaha agar penunggak pajak dengan cara disandera di Lapas Tuatunu Pangkalpinang supaya membayar oleh pihak Kantor Pajak Pratama Bangka menuai praperadilan oleh penasehat hukum tersandera Kamardin M Top, yakni Syahril. Syahril kepada wartawan usai mendengar tanggapan pihak tergugat (kantor pajak Pratama Bangka) kemarin di Pengadilan Negeri Pangkalpinang aku tetap meyakini klienya salah tangkap.

Bacaan Lainnya

Menurut Syahril sejak tanggal klienya Kamardin M Top ditangkap yakni 23 Maret 2016 dia sudah tidak aktif lagi sebagai Dirut PT Kobatin. Jabatan tersebut sesuai dengan akta perusahaan sudah beralih pada Dirut Utomo dengan Komisaris Matias.

“Sejak tanggal itu (23 Maret 2016) dia (Kamardin M Top) dia sudah tidak aktif lagi, jabatan Dirut dan komisaris berganti kepada yang lainya. Tetapi oleh pihak kantor pajak klien kami dibuat seolah-olah aktif. Ini persolan bukan soal pajak pribadi, tetapi pajak perusahaan. Jadi salah alamat mereka itu sampai menyandera klien kami, yang mesti disandera itu Dirut Utomo dan Komisaris Matias,” kata Syahril kepada wartawan.

Syahril katakan tudingan pihak penasehat hukum kantor pajak yang menyatakan pengadilan Negeri tidak punya kewenangan mengadili praperadilan soal penyanderaan itu salah besar.

“Jalur hukum seperti ini sudah betul, biarkan hakim yang mengadili. Yang jelas bagi kami ini salah besar, yang harus bertanggung jawab atas pajak perusahaan sekali lagi bukan klien kami,” tegasnya tanpa mau menyebut berapa besaran pajak yang dituntut itu.

Ditambahkanya bilamana sampai pihaknya menang dalam praperadilan itu maka akan dilakukan penuntutan secara pidana umum. Karena baginya klienya sudah dirugikan dimana hak untuk hidup bebas jadi terjeruji besi.

“Kita yakin menang. Bilamana menang maka kita pidanakan mereka (pihak kantor pajak.red),” cetusnya.

Sementara itu pihak kantor pajak Pratama selaku tergugat diwakili oleh panasehat hukumnya Cahyo Nandi Wardono. Namun tak banyak tanggapan dari pihak Cahyo kepada wartawan atas praperadilan tersebut yang mana menurutnya penyanderaan itu sudah betul. Hal ini sudah sesuai dengan akta perusahaan PT Kobatin itu sendiri yang menyatakan Kamardin M Top sebagai Dirut.

“Pengadilan tidak berwenang menangani masalah praperadilan soal penyanderaan penunggak pajak. Kemudian terkait tudingan pengacaranya itu salah orang, tetapi menurut kami tidak salah orang, sudah sesuai fakta-fakta di akte,” sebutnya.

Terkait dengan ancaman pidana pihak pengacara bilamana praperadilan menang baginya tidak gentar. Dia siap menjalani proses hukum yang berlaku.

“Kita siap jalani, tak perlu gentar (bila kalah.red). Tapi yang jelas kita sudah sesuai aturan dalam penyanderaan itu,” tukasnya.

Persidangan yang dipimpin oleh hakim tunggal, Siti Hajar Siregar itu akan dilanjutkan hari ini. Dengan agenda replik (tanggapan atas pembelaan pihak tergugat kantor pajak). Selanjutnya agenda dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi dan saling uji bukti-bukti. (Red / Tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan