PROSES PENYIDIKAN DAN PENUNTUTANTERHADAP ERIK ARMANDO, DIDUGA ‘CACAT HUKUM’

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Proses penyidikan dan penuntutan perkara pembunuhan dengan terdakwa Erik Armando alias Erik Nin Samsuri (21), warga Desa Terentang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, patut diduga ‘Cacat Hukum’.

Bacaan Lainnya

Hal itu terungkap dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan oleh Penasehat Hukum terdakwa Erik Armando, Sumin SH, dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat, Rabu (14/12/2016) petang kemarin.

Menurut Sumin SH, proses penyidikan oleh Penyidik Kepolisian terhadap Erik Armando dinilai ‘Cacat Hukum’, lantaran tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP.

“Ini ada indikasi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi warga negara. Yaitu, hak-hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum pada saat proses penyidikan. Ini perkara yang ancaman pidananya adalah seumur hidup atau pidana mati, seharusnya tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum. Tapi faktanya, bila kita lihat dalam BAP dari penyidik yang ada di Berkas Perkara, tersangka Erik Armando ini tidak pernah didampingi oleh penasehat hukum. Meski Surat Penunjukan Penasehat Hukum terlampir, tapi pada faktanya dia tidak pernah didampingi pada saat penyidikan” urai Sumin kepada wartawan, Kamis (15/12/2016) petang.

Berikut ini sebagian kutipan Nota Pembelaan (Peldoi) Sumin SH, terhadap perkara pembunuhan dengan terdakwa Erik Armando, seabagaimana yang diterima wartawan:

Majelis Hakim Yang Mulia dan Sidang Yang Kami Hormati!

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjungjungi tinggi Hak Asasi Manusia sesuai dengan UUD 1945. Negara menjamin hak-hak warganegaranya, diantaranya adalah hak untuk mendapat perlakuan yang sama dimuka hukum, hak-hak tersebut adalah hak yang melekat secara universal pada diri manusia sejak ia lahir, demikian juga diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang merumuskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi harkat dan martabat manusia.

Salah satu prinsip HAM adalah pengakuan yang sama didepan hukum equality be for the law, namun prinsip ini sering dilanggar karena berbagai alasan, seperti status sosial, ekonomi seseorang, oleh karenanya prinsip persamaan dimuka hukum harus diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan.

Orang yang mampu dan memiliki masalah hukum dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya demikian juga dengan orang yang tidak mampu (miskin) dapat meminta pembelaan satu orang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya, tidaklah adil jika orang miskin tidak mendapat pembelaan hukum karena ia tidak mampu membayar advokat, oleh karena itu, terdapat hak atas bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu, supaya ia mendapatkan keadilan, Hak tersebut di atur dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional sebagai bentuk pemenuhan HAM.

BANTUAN HUKUM SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum pasal 1 ayat 3 UUD 1945, prinsip dasar Negara hukum adalah, Supremasi hukum, persamaan dimuka hukum, dan penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum, bantuan hukum tersebut telah diatur dalam, pasal 56 ayat 1 KUHAP yang isinya adalah “dalam hal tersangka atau terdakwa  disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang di ancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menuntuk penasehat hukum bagu mereka, demiian pula hal tersebut telah di perkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No, 1565 k/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan “apabila syarat-syarat permintaan tidak terpenuhi seperti penyidik tidak menunjuk kuasa hukum, sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”.

Putusan Mahkamah Agung RI No.367 k/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bila tidak didampingi penasehat hukum ditingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidik dan tuntutan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut umum tidak dapat di terima “, walaupun disidang Pengadilan didampingi Penasehat hukum.

Bahwa adapun surat penunjukan penasehat hukum yang dibuat oleh penyidik dalam berkas perkara hanya melengkapi ritual kelengkapan dalam membuat berita acara pemeriksaan tersangka/terdakwa saja, namun pada faktanya advokat yang di tunjuk tidaklah pernah hadir atau hadapkan kepada terdakwa pada saat menjalani pemeriksaan tersebut.

Bahwa meski penyidik yang bersangkutan telah menunjuk advokat guna mendampingi tersangka/terdawa namun ternyata advokat yang ditunjuk tersebut tidak melakukan kewajubannya, maka berita acara pemeriksaan menjadi tidak sah, hal ini telah diperkuat oleh putusan PN Jakarta Pusat No.1606/Pid.B/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa sesungguhpun penyidik telah menunjuk seorang advokat sebagai penasehat hukum, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh penasehat hukum yang bersangkutan dalam pendampingan terdakwa ketika dilakukan penyidikan, Hal mana terbukti berita acara penyidikan yang dibuat penyidik tidak di tandatangani penasehat hukum tersebut, sehingga telah ternyata terdakwa benar-benar tidak didampingi oleh penasehat hukum ketika dilakukan oleh pemeriksaan oleh penyidik.

Bahwa apabila di tinjau dari ketentuan Pasal 56 Ayat 1 KUHAP dan terdapat fakta tidak adanya pendampingan advokat ketika terdakwa diperiksa di penyidikan, maka hasil pemeriksaan terhadap terdakwa yang dituangkan dalam BAP dapat di kualifisir sebagai berita acara penyidikan yang mengandung cacat hukum, sehingga apapun alasannya pasal 56 ayat 1 KUHAP, yang mengharuskan penyidik agar terdakwa didampingi penasehat hukum pada saat diperiksa penyidik, maka surat dakwaan yang telah disusun oleh saudara jaksa penuntut umum patut pula dinyatakan cacat hukum sehingga tuntutan jaksa penuntut umum yang didasari dakwaan yang cacat hukum harus lah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. (Pur)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan