Putusan PK Belum Dieksekusi, Begini Penjelasan KLHK

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Jasmin Ragil Utomo, SH.MM, mengakui jika Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI pada bulan Mei 2014 lalu, atas perkara gugatan perdata antara Kementerian Lingkungan Hidup melawan PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Simpang Pesak Indokwarsa, hingga kini belum dilakukan ekseskusi.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, belum dieksekusinya Putusan Peninjauan Kembali perkara tersebut, lantaran kewenangan untuk melakukan eksekusi berada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun sebagai penggugat, pihaknya sudah mengajukan Aanmaning, semacam teguran atau peringatan kepada pihak tergugat melaui PN Jakut, agar segera melaksanakan Putusan PK tersebut, dengan membayar Biaya Pemulihan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam amar putusan Majelis Hakim Agung, Mahkamah Agung RI.

Kabar itu disampaikan Jasmin Ragil Utomo kepada tim liputan kabarbangka.com diruang kerjanya, Rabu (02/08/2017) siang.

“Jadi, eksekusi itu merupakan kewenangan pengadilan. Memang kita selaku penggugat berwenang mengajukan permohonan kepada pengadilan, untuk dilakukan eksekusi. Jadi KLHK itu juga sudah mengirimkan surat kepada Pengadilan Jakarta Utara, yaitu tanggal 5 September 2014, itu sudah kita minta supaya ada teguran kepada pihak perusahaan. Kemudian pengadilan mengundang para pihak, dan akhirnya pada waktu itu ada negoisasi lagi, yang di mediasi oleh pihak pengadilan. Dan kemudian disana pihak dari PT Selatnasik Indokwarsa mengajukan proposal. Jadi, disitu di cicil, kalau tidak salah sekitar 15 tahun. Jadi setiap bulan itu Rp 50 juta” ungkapnya.

Lanjutnya, lantaran tidak adanya aturan hukum yang memperbolehkan pembayaran Biaya Pemulihan Lingkungan itu dengan cara mencicil, pihaknya tetap berharap agar pihak perusahaan selaku tergugat segera menyelesaikan pembayaran Biaya Pemulihan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali perkara tersebut, selama satu tahun anggaran.

“Karena kita melihat dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), disitu tidak ada formula yang memperbolehkan di cicil selama 15 tahun. Dan kemudian kita tetap pada aturan yang ada, dalam arti harapan kami adalah, untuk sesegera di selesaikan paling tidak satu tahun anggaran. Dan kemudian kita kirimi lagi surat kepada si PT Selatnasik Indokwarsa, tapi melalui pengadilan, untuk segera menyelesaikan. Jadi, kita sekaligus minta ke Pengadilan untuk mengeksekusi. Ternyata dari situ juga belum ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pengadilan” paparnya.

Masih menurut Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan KLHK tersebut, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Jakarta Utara, kenapa Putusan PK perkara itu tidak segera dieksekusi? Namun jawaban diperoleh, bahwa supaya eksekusinya mudah, pihaknya harus mendata aset dan keuangan kedua perusahaan.

“Jadi supaya eksekusinya mudah, itu perlu ada dokumen secara resminya. Seperti misalnya, sertifikatnya, atau mungkin rekeningnya, jadi lebih gampang melacaknya. Jadi, itu alasan pengadilan mengapa belum dieksekusi. Jadi, memang putusan sudah, tetapi mereka tidak pegang apa-apa” terangnya.

Namun demikian, menurutnya pihak tergugat tetap wajib melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali perkara tersebut, yakni membayar Biaya Pemulihan Lingkungan sebesar Rp 32 milyar lebih itu.

“Pertama itu adalah peringatan kepada si tergugat, supaya melaksanakan (Putusan PK) secara sukarela. Ternyata dia (pihak tergugat) mengusulkan itu tadi, mengusulkan nyicil. Karena sistem keuangan kita itu tidak memungkinkan untuk diatur di APBN kalau menerima seperti itu, maka kemudian kita (KLHK) menolak. Kemudian kita minta ke pengadilan supaya segera dilaksanakan eksekusi. Tapi karena eksekusi disini, di putusan ini dianggap tidak kongkrit isinya, maka kembali kepada si penggugat lagi, untuk mendata aset perusahaan yang akan dieksekusi. Jadi kembali ke kita lagi, kembali ke penggugat” tuturnya panjang lebar.

Ditambahkannya, upaya eksekusi yang telah dilaksanakan oleh pihaknya selaku penggugat, diantaranya:

1. Mengirimkan surat permohonan Aanmaning (teguran) tanggal 5 September 2014.

2. Mengirimkan surat permohonan eksekusi tanggal 2 Juni 2016 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

3. Mengirimkan surat jawaban proposal yang diajukan oleh PT SI dan PT SPI (Penolakan) tanggal 28 Juni 2016.

4. Berkoordinasi dengan Ketua PN Jakut untuk pelaksanaan eksekusi (saran dari Ketua PN agar KLHK mengumpulkan data mengenai aset yang dimiliki PT SI dan PT SPI).

Demikian penjelasan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK kepada kabarbangka.com, saat dimintai tanggapannya atas isu belum dilaksanakannya eksekusi terhadap Putusan PK gugatan perdata, antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melawan PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Simpang Pesak Indokwarsa. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan