RENDAK, RENTUT, DAN VONIS PERKARA INI DIPERTANYAKAN

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Dakwaan, Tuntutan, dan Putusan perkara tindak pidana perkebunan di Kawasan Hutan Lindung Jebu Bembang, dengan terdakwa Ahon dan Akiong (warga Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat), patut dipertanyakan. Menurut informasi yang beredar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim, dikabarkan menggunakan ‘PASAL MUMI’, yaitu pasal yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, setelah ada aturan terbaru.

Bacaan Lainnya

Terdakwa Ahon dan Akiong dikabarkan telah divonis oleh majelis hakim PN Pangkalpinang, yang dipimpin oleh Hakim Ketua Setyanto Hermawan SH.MHum, Kamis (21/12/2016). Terdakwa Ahon dan Akiong dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 78 Jo Pasal 50 Ayat 3 Huruf a, Huruf b, dan Huruf c, UURI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan divonis hukuman 1 bulan penjara, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalankan, serta diwajibkan membayar sejumlah uang denda yang wajib disetorkan kepada negara.

Pada sidang sebelumnya, JPU Dodi Purba SH dari Kejari Pangkalpinang menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 2 bulan penjara, dan pidana denda Rp 100 juta.

“Bahwa terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 2 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan, telah menduduki lahan dikawasan hutan secara tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat 2 juncto Pasal 50 Ayat 3 Huruf (a), Huruf (b) dan Huruf (c),” kata JPU Dodi Purba SH, membacakan Surat Tuntutan dihadapan majelis hakim yang diketuai Setyanto Hermawan SH.Mhum, saat sidang digelar Senin (19/12/2016) siang.

Kemudian JPU melanjutkan, bahwa selain tuntutan kurungan selama 2 bulan, Terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp 100 juta, Subsidair 3 bulan penjara, serta lahan sawit seluas 7,9 Ha dirampas untuk negara.

Penasehat Hukum kedua terdakwa (Ahon dan Akiong), Adistya Sunggara SH.MH, membenarkan kabar tersebut.

“Lah (sudah), vonisnya 1 bulan, tuntutannya 2 bulan. Orang ada SKT semua koq” kata Adistya, Sabtu (24/12/2016) malam.

Adistya juga menyayangkan, karena di Bangka Belitung kawasan hutan selalu berubah-berubah.

“Itulah di Bangka Belitung ini, iya ndak? Orang ada SKHUAT, kawasan hutan berubah-berubah. Kalau ada SKHUAT gimana lah kira-kira?” terangnya.

Perkara tindak pidana perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan Lindung Jebu Bembang, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, dengan terdakwa Ahon dan Akiong itu memang menarik untuk diikuti. Pasalnya, beredar informasi dikalangan wartawan bahwa penanganan perkara dimaksud diduga sudah ‘DIKONDISIKAN’, untuk mengatur agar kedua terdakwa (Ahon dan Akiong) dituntut dan divonis ringan.

Faktanya, Pasal 50 Ayat 3 Huruf (a), Huruf (b) dan Huruf (c) dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Pasal 112 UURI Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan:

“Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Surat Tuntutan JPU dan vonis majelis hakim terhadap kedua terdakwa (Ahon dan Akiong) itu sangat jelas, bahwa jaksa dan hakim masih menggunakan ‘PASAL MUMI’, yaitu Pasal 78 Jo Pasal 50 Ayat 3 UURI Nomor 41 Tahun 1999 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 112 UURI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sementara dalam proses penyidikan perkara itu, Tim PPNS KLHK menerapkan 2 (Dua) Undang-Undang. Yaitu, ketentuan Pasal 78 Jo Pasal 50 Ayat 3 UURI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Jo Pasal 92 Ayat 1 Huruf a dan Huruf b, Jo Pasal 17 Ayat 2 UURI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal 17 Ayat 2, yang menyebutkan: “(2) Setiap orang dilarang:
a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan
perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.”.

Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 92 Ayat 1 Huruf a dan Hurup b UURI Nomor 18 Tahun 2013 itu adalah, hukuman penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1,5 milyar atau paling banyak Rp 5 milyar.

Sampai berita ini dirilis, belum ada keterangan resmi dari pihak JPU Kejari Pangkalpinang dan Majelis Hakim  PN Pangkalpinang, terkait pasal yang dikenakan kepada kedua terdakwa Ahon dan Akiong. Mengapa JPU dan majelis hakim masih menggunakan ‘PASAL MUMI’ tersebut? Karena dakwaan, tuntutan, dan putusan perkara Tindak Pidana Perkebunan di Dalam Kawasan Hutan Lindung Jebu Bembang tersebut, disinyalir tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Diwartakan sebelumnya, Ahon dan Akiong, warga Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, diamankan oleh Tim Penyidik Direktorat Penindakan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (LHK), BARESKRIM Mabes Polri, dan Dinas Kehutanan Propinsi Babel sekira bulan Agustus 2016 lalu, lantaran kedapatan memiliki kebun sawit dilahan yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Jebu Bembang, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat.

Menurut Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat, Hariyadi SH, melalui Humas M. Solihin SH.MH belum lama ini, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP, perkara perkebuna sawit ilegal dikawasan hutan itu seharusnya masuk ke PN Sungailiat, karena Kabupaten Bangka Barat masih berada didalam wewenang dan wilayah hukum PN Sungailiat untuk mengadili.

Namun faktanya, perkara kebun sawit ilegal di Kawasan Hutan Lindung Jebu Bembang, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, dengan terdakwa Ahon dan Akiong itu, malah disidangkan di PN Pangkalpinang. Fakta itu semakin memperkuat informasi yang beredar, bahwa penanganan perkara tersebut patut diduga sudah ‘DIKONDISIKAN’ (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan