SAT POL PP BABEL BISA JADI CONTOH PROVINSI LAIN

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Terobosan baru dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) yang telah menelorkan Program Serumpun Sebalai Menjaga Negeri (SEJARI). Program ini, melibatkan langsung Sat Pol PP Kabupaten/Kota dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Provinsi Babel.

Sebagai wujud dari sinergitas tersebut, Selasa (11/7/2017) pagi, dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kersama antara Kasat Pol PP Provinsi Babel dengan Kasat Pol PP Kabupaten/Kota.

Bacaan Lainnya

Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Tanjung Pendem Lantai II Kantor Gubernur Babel ini, disaksikan dan dihadiri secara langsung Direktur Sat Pol PP dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Ir. Assadulah, Gubernur Babel H. Erzaldi Rosman yang diwakili Staf Ahli Provinsi Babel Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Ir. Syahrudin, M.Si, Kasat Pol PP Kabupaten/Kota, Kepala Dihub Provinsi Babel, Kepala Disnakertran Provinsi Babel, dan Perwakilan BPBD, Dinas Pertambangan dan Energi, Basarnas, dan Biro Pemerintahan Setda Babel.

Kasat Pol PP Provinsi, Harrie Patriadie dalam kesempatan itu menjelaskan, awal nota kerjasama ini bermula dari Memorandum of Undersatanding (MoU) pada saat Perayaan HUT Pol PP Provinsi Babel tahun 2017. Penandatanganan kala itu dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota se Babel, dalam rangka meningkatkan kerjasama menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“MoU tersebut diteruskan dengan adanya nota kerjasama antar daerah. Kerjasama antara Kasat Pol PP dengan Kasat Pol Kabupaten/Kota ini, akan diatur melalui standar operasional prosedur, didalam akan mengatur masalah pemadam kebakaran, razia kedisiplinan dan sebagainya,” ujar Harrie.

Membangun sinergitas antar daerah ini, kata dia, bukan hanya terkait dengan Sat Pol PP saja, tetapi juga terkait dengan Perangkat Daerah lainnya. “Tentunya kita membangun sinergitas ini tidak lagi mengenal batas wilayah. Selama ini, ada rasa ketidaknyamanan antara Kasat Pol PP dalam menertibkan ketentraman dan ketertiban di daerahnya,” ungkap Harrie.

Harrie mengakui, ini merupakan program Sat Pol PP Provinsi terbaru, yang diberi nama SEJARI. “Intinya, dengan kerjasama ini, Pol PP bertemu pegawai Provinsi berkeliaran di pasar kabupaten/kota, tangkap saja. Karena kedisiplinan pegawai ini harus ditegakkan bersama. Tentunya ada proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Begitupula dengan tambang dan pemadam kebakaran, misalnya orang air mesu mau melapor ke Koba terlalu jauh, mengapa tidak melapor ke Pangkalpinang saja. Ini sudah kita sebarluaskan, dan kita sudah mendapatkan dukungan dari Pak Gubernur, Kapolda, Danrem, mengenai kerjasama ini,” terang Harrie.

Menurut Harrie, beban Pol PP kedepan semakin berat. Namun, dengan adanya kerjasama antar daerah dan antar OPD ini, bisa memperkuat dan meringatkan beban kedepannya, terutama dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Gubernur Babel H. Erzaldi Rosman yang diwakili Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Ir. H. Syahrudin, M.Si mengatakan, dengan adanya penandatangan kerjasama ini, Ia tidak mau lagi mendengar kalau Pol PP itu hanya menertibkan orang pacaran, kenapa tidak ditertibkan misalnya ada perkebunan besar yang menanam sawit melebihi areal yang telah ditentukan, atau pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan di luar areal.

“Saya sering katakan kepada Sat Pol PP, tolong koordinasi dengan dinas-dinas terkait, pada saat Perangkat Daerah terkait itu turun ke lapangan mereka harus ikut. Mereka (Pol PP) harus tahu patok batas wilayahnya mana. Misalnya, jangan hanya menertibkan tambang yang beroperasi dekat Masjid saja, tapi tambang-tambang besar tidak kita tertibkan. Itu dikarenakan kita tidak tahu batas wilayahnya. Kedepan, OPD-OPD terkait, kalau ke lapangan untuk pematokan dan lainnya, tolong libatkan Pol PP, biar Pol PP ikut mengawasi. Mari kita buang ego sektoral,” ajak Syahrudin.

Untuk mendukung tugas kedepan, personel Pol PP, kata Syahrudin, juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang cukup, bukan hanya menertibkan semata. Personel Pol PP harus bawa GPS dan tahu mengoperasikannya. Dengan begitu, Pol PP akan tahu objek yang akan ditertibkan itu benar-benar sudah diluar area mereka, atau melanggar aturan.

“Mari momentum ini manfaatkan untuk meningkatkan sinergitas baik antara Kasat Pol PP Provinsi dengan Kasat Pol PP Kabupaten/Kota, maupun Kasat Pol PP Provinsi dengan OPD terkait di Lingkungan Pemprov Babel. Dan MoU ini jangan hanya di atas kertas, namun harus ditindaklanjuti dengan praktek lapangan,” harap Syahrudin.

Sementara itu, Direktur Sat Pol PP dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Ir. Assadulah, yang turut hadir dalam kesempatan itu memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut.

“Apa yang dilakukan Sat Pol PP Babel ini, bisa menjadi contoh untuk provinsi lain. Memang Sat Pol PP ini sebagaimana amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (1) sudah cukup jelas dikatakan bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini adalah urusan wajib pelayanan dasar. Maka dari itu, khusus pendanaan dari APBD agar diprioritaskan untuk urusan wajib yang mempunyai pelayanan dasar, dan mempunyai standar pelayanan minimal. Di Babel Sat Pol PP sudah punya SPM, yang antara lain yaitu mengenai patrol 3 kali sehari, khususnya pada daerah-daerah rawan, agar ketentraman dan ketertiban umum selalu kondusif, kemudian juga penegakan Perda dan Linmas,” kata Assadulah.

Selain itu, sambung Assadulah, Pol PP juga harus bersinergi dengan TNI/Polri, sebagaimana di Pusat sudah ada MoU antara kepolisian dan TNI, bersama Kemendari.(HumasPro/Ahmad)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan