Sidarta Sesalkan Pegawai Bandel Masuk Kantor Setelah DL, SE akan Dipertegas dengan Sanksi

  • Whatsapp
Sekretaris GTPPC - 19 Bangka Barat, Sidarta Gautama di Warung Kopi Bujang, Rabu ( 18/11/2020 ) pagi.

BANGKA BARAT — Kasus penularan Covid – 19 melalui perjalan Dinas Luar ( DL ) telah dua kali menimpa Kabupaten Bangka Barat. Setelah BKPSDM, kini virus asal Wuhan Cina itu memapar dua pegawai Disperkimhub.

Kedua pegawai, R dan IA dinyatakan positif Covid setelah pulang DL dari kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan hasil swab pada Kamis ( 19/11/2020 ) kemarin.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid – 19 Bangka Barat, Sidarta Gautama mengatakan, sebenarnya DL sudah dilakukan sesuai aturan. Tapi, ada pegawai yang tidak patuh dan selalu mencari cara untuk mengakalinya. Salah satu aturan menegaskan, pegawai yang baru pulang DL harus menjalani swab dan harus isolasi mandiri sembari menunggu hasilnya keluar. Sayangnya kata Sidarta, aturan itu dilanggar.

” Cuma masalahnya apa nggak ngerti apa cemane ku dak tau juga, yang namanya orang swab itu sebelum hasilnya keluar nggak boleh kemana – mana, sebenarnya sudah otomatis, sudah paham lah ini sudah berbulan – bulan, bukan sebulan dua bulan. Orang pun harusnya sudah paham yang namanya swab itu kan menunggu hasil nggak boleh ke kantor, yang jadi masalah orang kemarin itu ( pegawai Disperkimhub ) ke kantor, itu aja masalahnya,” sesal Sidarta via telepon, Jum’at ( 20/11 ) siang.

Hal itu kata dia tidak hanya berlaku untuk para pegawai, tapi untuk semua, termasuk masyarakat. Bila hasil swab belum keluar, maka harus isolasi mandiri dan tidak boleh berkeliaran.

Agar kejadian serupa tidak terulang, dia mengatakan akan mengambil langkah – langkah pencegahan. Diantaranya, pengawasan pegawai yang DL akan langsung dilakukan oleh Kepala OPD-nya. Sebab, timnya tidak bisa mengawasi itu, apalagi pihaknya tidak menerima tembusan surat tugas pegawai yang DL.

” Ya nanti pengawasannya di Kepala OPD-nya, kan kita nggak tahu siapa – siapa yang DL di sebanyak – banyak dinas ini kan, enak juga kalau kita dapat tembusan surat tugasnya tiap dinas yang DL, ini kan kita nggak dapat tembusannya. Jadi kita nggak tahu siapa yang DL, yang tahu kan kepala OPD-nya. Nanti Kepala OPD-nya yang ditekankan untuk mengawasi itu. Maka die harus mengingatkan anak buahnya jangan masuk kantor dulu,” tegasnya.

Apalagi bila pegawai yang bersangkutan membandel dan berkeliaran, kata Sidarta hal itu tentunya berbahaya.

” Kalau dia jalan – jalan sih bahaya, kalau orang disiplin nggak bahaya, cuma orang kita ni kan masih nek ( mau ) bantah tu lah. Sudah diatur sedemikian rupa pun masih bantah tu lah, ada yang bilang nggak percaya sama Covid lah, segala macam,” tukasnya.

Disamping itu, Surat Edaran terkait Dinas Luar pegawai akan ditinjau dan dipertegas lagi.

” Ditinjau lagi dalam rangka kita mempertegas lagi, artinya kalau perlu pakai sanksi,” imbuhnya.

Sedangkan untuk mengurangi pegawai yang mengajukan DL, kata Sidarta hal itu pertimbangan akhirnya ada pada Bupati. Dikatakannya, tidak semua pegawai yang hendak DL dikabulkan, kecuali bila tugas yang diemban benar – benar mendesak.

” DL ini kan pertimbangan akhirnya di Bupati, kalau menurut Bupati itu urgen, silahkan. Ini kan satu dari sekian banyak orang yang mengajukan DL. Kebanyakan sih ditolak. Ya bukan ini satu – satunya mengajukan DL terus disetujui, banyak yang mengajukan DL tapi nggak dikasih. Ini mungkin karena dia urgen maka diizinkan Bupati,” pungkasnya. ( SK )

Pos terkait