Tanggapi Permintaan Gubernur, Ghoni Sebut Cabut Izin Itu Ada Prosedurnya

  • Whatsapp

KABARBANGKA. COM—- Pernyataan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Roesman Djohan Minggu lalu yang meminta Pemerintah Kota Pangkalpinang mencabut izin operasional PT Nusantara Jaya Sejahtera Makmur karena menjual minyak goreng kadaluarsa mendapat tanggapan dari Abdul Ghoni Kepala Kantor Pelayanan perizinan Kota Pangkalpinang.

Abdul Ghani saat ditemui mengatakan jika proses pencabutan izin operasi PT NJSM harus melalui prosedur yang jelas. Kalau masalah mencabut izin kapanpun bisa kita lakukan. Cuma disini kita juga punya prosedur dalam pencabutan izin. Tidak semerta-merta langsung mencabut begitu saja.

Bacaan Lainnya

“Kita bingung juga dengan pernyataan pak Gubernur yang meminta untuk mencabut izin PT tersebut. Yang bikin kita bingung izin apa yang harus kita cabut. Karena kita tidak punya dasar untuk melakukan pencabutan. Artinya untuk melakukan pencabutan izin operasi suatu PT ataupun gudang harus mempunyai dasar yang jelas,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu lalu.

Kemudian dirinya menjelaskan jika KPPT hanya bagian administratif saja. Tidak untuk melakukan pengawasan dilapangan. “Untuk pengawasan, kita sudah ada bagian teknis yang turun langsung kelapangan untuk mengecek permasalahan tersebut,” terangnya.

“Jadi untuk proses pencabutan perizinan PT NJSM, kita sifatnya hanya menunggu surat rekomendasi dari bagian teknis yang melakukan pengawasan dilapangan. Ketika ada surat rekomendasi dari bagian teknis yang telah melakukan pengawasan menyebutkan bahwa gudang atas nama PT NJSM tidak sesuai dengan peruntukannya, dan melanggar undang-undang serta perda, maka kita akan melakukan pencabutan izin,” jelasnya.

Dirinya menegaskan jika pencabutan izin harus memiliki dasar hukum yang kuat, tidak semerta-merta langsung mencabut begitu saja. Maka dari itu kita butuh surat rekomendasi dari bagian teknis yang melakukan pengawasan dilapangan. Itulah yang menjadi dasar kita ketika melakukan pencabutan perizinan PT tersebut.

Dirinya menegaskan akan melakukan pencabutan izin jika sudah ada surat rekomendasi dari bagian teknis yang melakukan pengawasan langsung dilapangan. Itulah yang menjadi dasar kita ketika melakukan pencabutan perizinan PT tersebut.

“Kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak provinsi dan satgas pangan untuk mengeluarkan surat rekomendasi terkait dengan pencabutan perizinan ini,” pungkasnya.

 

Reporter : Eko Septianto Rasyim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan