TAP SITA DIKELUARKAN OLEH PN SUNGAILIAT, PERKARA INI MALAH DISIDANG DI PN PANGKALPINANG

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Persidangan kedua perkara pidana ini, yaitu perkara dugaan penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Ronald (warga Muntok), dan perkara pidana Perkebunan di Kawasan Hutan Lindung atas terdakwa Suyetno alias Akhiong dan Ahon warga Jebus, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, kedua perkara pidana yang seharusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Sungailiat, namun faktanya malah disidangkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Bacaan Lainnya

Padahal, untuk perkara yang berasal dari wilayah Kabupaten Bangka Barat, masih menjadi kewenanganan Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengadilinya. Selain Kabupaten Bangka Barat, baik perkara pidana maupun perkara perdata dari wilayah kabupaten lainnya seperti Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan, juga masih wilayah hukum PN Sungailiat.

Ketua PN Sungailiat, Hariyadi SH, melalui Humas M. Solihin SH.MH, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan Rabu (14/12/2016) siang mengaku tidak tau, bila ada perkara dari wilayah hukum PN Sungailiat, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

“Perkara yang mana, ya? Saya baru taunya dari rekan-rekan wartawan, ada perkara di wilayah hukum PN Sungailiat di sidangkan di Pengadilan lain” ujarnya.

Namun ketika dijelaskan oleh sejumlah wartawan terkait perkara pidana perkebunan kelapa sawit dikawasan hutan lindung di Kabupaten Bangka Barat, tangkapan Dirjen Kehutanan dan Mabes Polri bulan Agustus 2016 lalu, yang disidangkan di PN Pangkal Pinang, Solihin pun mengiyakannya.

Bahkan menurutnya, untuk perkara yang di maksud, Penetapan Penyitaan Barang Bukti (TAP SITA BB) dilakukan oleh PN Sungailiat. Namun Solihin mengaku tidak mengetahui apa alasan perkara yang dimaksud tidak disidangkan di PN Sungailiat.

“Pada dasarnya kami hanya menerima berkas. Kalau seandainya ada perkara yang disidangkan diluar wilayah hukum PN Sungailiat, rekan-rekan wartawan bisa menanyakan ke Penuntut Umum yang melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan lain, dasar melimpah berkas itu apa dasarnya?” jelas Solihin.

Dijelaskan Solihin, berdasarkan KUHAP yang ada, berkas perkara yang masuk ke wilayah hukum PN Sungailiat boleh dilimpahkan JPU ke pengadilan lain untuk disidangkan ada 2 (dua) syaratnya. Yakni saksi saksi yang dihadirkan dan domisili terdakwanya harus berdomisili di Pengadilan yang menyidangkan perkara yang dimaksud.

Akan tetapi, jika salah satu syarat yang dimaksud domisilinya berbeda, maka hal tersebut tidak dibenarkan dan berkas perkara yang di maksud harus dilimpahkan ke wilayah hukum pengadilan yang seharusnya menyidangkan perkara itu.

“Itukan ada dasarnya yang diatur dalam KUHAP misalnya mayoritas saksi berdomisili di PN yang akan dilimpah. Jadi dia harus satu kesatuan dengan domisili terdakwa dan tidak boleh dipisah dan tidak boleh satu-satu, misalnya domisili para saksi di Pangkalpinang, sementara terdakwa di Muntok, itu tidak boleh. Jadi baik saksi maupun terdakwanya itu harus domisili Pangkalpinang, itu baru boleh” jelasnya.

Solihin juga menjelaskan, ada faktor lainnya yang membuat JPU boleh melimpah berkas perkara tersebut ke pengadilan lainnya agar perkara yang dimaksud disidangkan.

“Seperti faktor keamanan. Tapi untuk faktor keamanan ini harus ada pernyataan dari pihak kepolisian. Dan itu pun prosesnya harus bersurat dulu Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung yang akan menunjuk sidangnya di Pengadilan mana ” jelasnya kembali.

Untuk itu, kata Solihin, Jaksa Penuntut Umum harus mempunyai dasar hukum yang kuat, kenapa JPU bisa melimpahkan berkas perkara diluar wilayah hukum PN Sungailiat.

“Padahal jelas jelas Locus Tempus tindak pidana yang dilakukannya, kan di wilayah hukum PN Sungailiat. Silahkan rekan-rekan menanyakan itu kepada penuntut umum, apa dasar mereka melimpah berkas itu ke PN lain?” sesalnya.

Saat disinggung, sebelum kejadian ini terjadi, apakah ada perkara perkara lain yang seharusnya di sidangkan di PN Sungailiat malah disidangkan di Pengadilan lain? Solihin mengaku tidak tahu. Karena menurutnya, PN Sungailiat sifatnya hanya menerima berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Sungaliat, sebelum tersangkanya disidangkan.

“Inikan masalah wilayah, jadi tidak bisa sembarangan. Kalau kejadiannya berada diwilayah hukum (Wilkum) PN Sungailiat, ya mestinya dilimpahkan ke sini. Tapi rekan-rekan tanyalah sama JPU-nya, apa dasar mereka melimpah berkas itu ke PN lain” katanya.

Solihin juga mengatakan, untuk perkara Tindak Pidana Perkebunan di Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bangka Barat, usai PN Sungailiat mengeluarkan Penetapan Penyitaan (TAP SITA) atas sebidang lahan perkebunan kelapa sawit yang digarap diatas hutan lindung, tidak ada koordinasi yang dilakukan baik penyidik Gakkumdu Kementrian Kehutanan dan Jaksa Penuntut Umum Kajati Babel kepada PN Sungailiat.

“Untuk perkara itu juga, tidak ada koordinasi dan bahkan tidak ada pemberitahuan kalau perkara itu ternyata disidangkan di pengadilan lain. Padahal Locus Tempus Delicty perkara itu terjadi di Wilkum PN Sungailiat,” tutupnya. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan