TERAPHY UNTUK JAKSA AMNESIA

  • Whatsapp
ROMLAN
Pimpinan Redaksi KABARBANGKA.COM

 

Beratnya ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang diatur Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tidak membuat takut dan jera para pelaku penambang timah ilegal di Kawasan Hutan. Baik itu Kawasan Hutan Produksi, Kawsan Hutan Lindung, dan Kawsan Hutan Konservasi.

Bacaan Lainnya

Hal itu terjadi, lantaran ketentuan Pasal 89 Jo Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 itu, sangat jarang dimasukkan sebagai pertimbangan hukum saat membuat Rencana Penuntutan (Rentut) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan pertimbangan dalam Amar Putusan Majelis Hakim. Meskipun dalam proses penyidikan perkara di Kepolisian, tersangka sudah dijerat dengan pasal tersebut.

Dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, belum ada satupun terdakwa yang di tuntut dan divonis berdasarkan ketentuan hukuman yang diatur Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 itu. Dengan kata lain, Pasal 89 Jo Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 itu lebih sering “DIABAIKAN” oleh JPU dan Majelis Hakim.

Redaksi kabarbangka.com menyoroti perkara Kecelakaan Kerja Di Tambang Ilegal, yang lokasinya termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung, di Dusun Bedukang, Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka.

Belum lama ini, Ahoi (38) warga Desa Karya Makmur, Kecamatan Pemali, dikabarkan tewas tertimbun tanah dilokasi tambang ilegal, di Dusun Bedukang, Desa Deniang,  Sabtu (01/10/2016) sekira pukul 12.10 WIB siang. Jasad korban baru ditemukan sekira pukul 16.45 WIB petang.

Tambang ilegal yang menewaskan korban itu, dikabarkan milik Marjadi alias Aten (43), seorang pengusaha warga Perumahan Graha Loka Selindung, Kota Pangkalpinang.

Dari hasil penyelidikan dan penyidikan SATRESKRIM Polres Bangka, diketahui aktifitas penambangan timah itu ilegal. Selain tidak mengantongi izin dari pejabat yang berwenang, tambang ilegal itu beraktifitas dilokasi Kawasan Hutan Lindung.

Polisi kemudian menetapkan Marjadi alias Aten, bos pemilik tambang ilegal itu sebagai tersangka. Dia dijerat Pasal 359 KUHP Tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan Pasal 89 Ayat 1 Jo Pasal 17 Ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Awal tahun 2017, perkara Laka Kerja Tambang Ilegal itu dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tidak lama berselang, perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diadili.

Yoga Pamungkas SH selaku JPU dari Kejari Bangka, dikabarkan menuntut terdakwa Marjadi alias Aten dengan hukuman penjara selama 5 bulan, dan dikurangi Masa Tahanan yang sudah dijalani. Sidang Pembacaan Putusan perkara dimaksud, rencananya akan digelar pada tanggal 4 April mendatang.

Ringannya tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terhadap terdakwa dalam perkara Kecelakaan Kerja Di Tambang Ilegal dilokasi yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung, membuat perkembangan persidangan perkara itu menjadi menarik untuk di soroti perkembangannya.

Ketika dikonfirmasi wartawan, Yoga Pamungkas Sh membenarkan terdakwa Marjadi alias Aten dituntut hukuman penjara 5 bulan. Namun tidak dijelaskan, apa dasar hukum yang menjadi pertimbangan JPU, sehingga menuntut terdakwa (bos pemilik tambang ilegal) dengan hukuman begitu ringan (5 bulan penjara)?

Meski sidang vonis perkara Laka Kerja di tambang ilegal itu baru akan tanggal 4 April nanti, namun publik sudah membayangkan seberapa berat vonis yang akan di putuskan oleh majelis hakim.

Ada 3 fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, yaitu:

Pertama, terdakwa selaku pemilik tambang mengaku tidak berada dilokasi, saat kejadian korban tewas tertimbun tanah (Pelanggaran terhadap Pasal 359 KUHP);

Kedua, terdakwa mengakui menambang timah tanpa izin dari pejabat yang berwenang (Pelanggaran Pasal 158 UURI Nomor 4 Tahun 2009);

Ketiga, terdakwa membenarkan keterangan Saksi Ahli dari Dinas Kehutanan, dan mengakui bahwa lahan/lokasi tambang miliknya termasuk dalam Kawaan Hutan Lindung (Pelanggaran Pasal 89 UURI Nomor 18 Tahun 2013);

Pelanggaran terhadap Pasal 359 KUHP “Barang siapa karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”.

Pelanggaran Pasal 158 UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba “Barang siapa yang dengan sengaja menambang tanpa izin dari pejabat yang berwenang, diancam hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 milyar”.

Pelanggaran Pasal 89 UURI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan “Setiap orang yang melakukan penambang tanpa izin didalam kawasan hutan, diancam hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1,5 milyar dan paling banyak Rp 10 milyar”.

Meneliti Locus (Tempat Kejadian), Tempus (Waktu Kejadian) dan Delicty (Kronologis Kejadian), maka terdakwa selaku pemilik tambang ilegal di Kawasan Hutan Lindung, ‘SANGAT LAYAK’ dituntut dengan pasal yang mengatur ancaman hukuman MINIMAL, yaitu Ketentuan Pasal 89 UURI Nomor 18 Tahun 2013.

Unsur Objektif pada pasal 89 UURI Nomor 18 Tahun 2013 itu adalah “setiap orang”. Dan Unsur Subjektifnya adalah “yang melakukan penambang tanpa izin didalam kawasan hutan”, maka diancam hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1,5 milyar dan paling banyak Rp 10 milyar”.

Jika terdakwa Marjadi alias Aten, pelaku penambangan ilegal di Kawasan Hutan Lindung dituntut dan divonis dengan hukuman penjara kurang dari 3 tahun, dan denda kurang dari Rp 1,5 milyar, sangat jelas Yoga Pamungkas SH selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) sedang “tidak obejektif” dalam membuat Rencana Penuntutan. Atau, mungkin saja Yoga Pamungkas SH sedang mengalami “Masalah Ingatan atau Amnesia” (Hilang Ingatan), sehingga dipandang perlu untuk “di ingatkan” tentang ketentuan Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tersebut.

Agar tidak menimbulkan FITNAH dan PERSPEKTIF NEGATIF, sebaiknya publik diberikan penjelasan, tentang apa alasan dan pertimbangan hukumnya, sehingga terdakwa Marjadi alias Aten dituntut dengan ancaman hukuman begitu ringan? BERANI?

Pos terkait

Tinggalkan Balasan