TERUNGKAP, TERNYATA dr. HENDRA PAKSA STAFNYA TANDA TANGAN BERITA ACARA

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Persidangan perkara dugaan korupsi Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun 2011 Tahap I senilai Rp 17.516.466.900, untuk Rumah Sakit Umum Provinsi Bangka Belitung di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, yang melibatkan mantan Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Babel, DR. dr. Hendra Kusuma Jaya dan Herman Abdullah (Kasubag Keuangan) di Pengadilan Tipikor Kota Pangkalpinang, berlangsung panas di Pengadilan Tipikor kota Pangkalpinang.

Bacaan Lainnya

Saksi Kamarudin buka-bukaan di hadapan majelis hakim yang diketuai hakim Siti Hajar Siregar. Saksi Kamarudin dengan enteng mengungkapkan, bahwa pada bulan Desember 2011 saat salah satu alat kesehatan yang dipesan sudah dirapatkan bersama para terdakwa.

“Ada 1 unit yang belum datang, yakni CT scan dari distributor Philips,” ungkap saksi Kamarudin.

Tetapi saat itu juga seluruh Panitia Penerimaan Barang menandatangani berita acara, seakan-akan barang yang diterima itu sudah komplit.

“Ada rapat waktu itu, dan kita sudah bahas bersama dengan pak Kadis soal masih ada 1 unit barang belum datang (CT scan,red). Tetapi pak Kadis memerintahkan kita untuk menandatangani berita acara kalau barang-barang itu sudah komplit, perintahnya ini harus ditandatangani untuk pencairan,” ungkapnya.

“Bagi saya itu pemaksaan, memang secara umum tidak tapi itu secara psikologi iya (dipaksakan,red). Tetapi kalau gak dipaksa kayak gitu oleh pak Kadis (dr. Hendra,red) pasti kita gak tanda tangan,” ujarnya.

Lanjutnya, berkas berita acara penerimaan barang diamksud disiapkan oleh Fathur, dan Fathur jualah yang kemudian menyimpan berkas tersebut.

“Berita acaranya yang untuk ditandatangani itu juga sudah disediakan oleh anggota panitia Fathur. Fathur juga yang kemudian menyimpan berkas itu,” sebutnya.

Dalam perkaraini kerugian negara dalam proyek pengadaan alat kesehatan berupa item barang CT-Scan 64 Slide merk Philips type ingenuity senilai Rp Rp 3.812.500.000 itu. Adapun rincianya sebagai berikut: harga kontrak Rp 12.250.000.000. Potongan ppn + pph 15 persen saat pembayaran Rp 1.837.500.000. Jumlah diterima penyedia CV Telomoyo Rp 10.412.500.000. Sedangkan pembayaran CT-Scan kepada distributor oleh CV Telomoyo Rp 6.600.000.000 sehingga selisih uang yang diterim sebesar Rp 3.812.500.000.

Bagi jaksa perbuatan para terdakwa ini telah menyebabkan kerugian negara, tepatnya telah memperkaya Azwar Agus selaku Direktur CV Telomoyo. Para terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) To pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Red/Tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan