TIM KUASA HUKUM ABANG FAISAL MENILAI MAJELIS HAKIM GALAU DALAM PUTUSAN

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Terdakwa kasus korupsi Kegiatan Home Stay Fair Muntok, Abang Faizal, dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, dan denda Rp 50 juta Subsidair 2 bulan penjara, oleh majelis hakim yang di ketuai Setyanto Hermawan SH, M.Hum, Selasa (03/01/2016).

Bacaan Lainnya

Mendengar putusan yang dijatuhkan kepadanya, Abang Faisal mengakui bahwa ia kurang puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tersebut.

” Mendengar putusan tersebut kita tidak puas dan akan melakukan banding, seperti hal yang kita sepakati bahwa saya dalam hal ini tidak bersalah, karena kita menganggap Dana CSR adalah dana sumbangan yang tidak mengadopsi aturan tentang tata kelola keuangan negara, ” ujar Abang Faisal kepada wartawan usai sidang.

Sementara itu pihak tim kuasa hukum Abang Faisal yang di wakili M Taufik Koriyanto SH.MH, saat di wawancarai wartawan mengatakan bahwa pihaknya menilai bahwa putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim agak sedikit galau.

Pasalnya, dalam putusan ini ada tiga hal yang jadi sorotan pihaknya antara lain, dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum yang dibacakan majelis hakim, baik dakwaan dalam tuntutan primer subsider pasal 2 dan pasal 3 Majelis hakim tidak mempertimbangkan seluruhnya fakta-fakta hukum, baik yang diajukan terdakwa seperti saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti surat.

” Seharusnya berdasarkan buku pedoman putusan mahkamah agung, dalam membuat putusan hakim harus atau wajib mempertimbangkan bukti-bukti yang dikeluarkan oleh terdakwa dan jaksa penuntut umum dalam persidangan,” cetusnya.

Selanjutnya ia mengatakan, dalam hal ini sepertinya majelis hakim tidak tuntas mempertimbangkan CSR itu merupakan uang negara atau bukan? Yang hanya tadi di dalam pembuktian pertimbangan unsur pasal 3 tentang kerugian negara itu majelis hakim hanya mengutip dari buku salah satu pendapat yang menyatakan bahwa Dana CSR tidak masuk dalam ruang hukum privat.

” Mengapa majelis hakim tidak memeprtimbangkan 3 ahli yang sudah kita sampaikan, dari penuntut umum dan terdakwa, yang jelas mengatakan bahwa Dana CSR itu bukan masuk lagi rana hukum publik akan tetapi masuk dalam hukum privat, artinya CSR itu bukan uang negara,” sebutnya.

Kemudian Taufik juga mengkritisi terkait besar kecilnya kerugian negara yang diputuskan oleh majelis hakim. Menurut versi majelis hakim putusan penggantian uang negara adalah 465 juta. Taufik mengaku tidak tau dari mana angka tersebut muncul? Seharusnya sudah disinggung dalam pertimbangan putusannya, tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk mengaudit keuangan negara itu.

” Seharusnya tentang kerugian negara itu, harus cermat di pertimbangkan majelis hakim jika memang dalam perkara ini ada kerugian negara, akan tetapi dasar penentuan ganti rugi itu tidak didasari fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Berdasarkan beberapa hal tersebut tadi, kami menilai majelis hakim galau dalam membacakan putusan ,”ucapnya.

Lebih lanjut Taufik menyatakan, dengan tegas dia dan timnya selaku kuasa hukum Abang Faisal, menyarankan untuk banding terkait putasan ini.

” Barang kali ditingkat Pengadilan Tinggi, kami akan mencari kebenaran yang sesungguhnya terkait analisa yuridis perhitungan dana CSR dan dana negara itu siapa yang berwenang sebenarnya,” pungkasnya.(3K0)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan