Yang Hilang Dari Kita, Akhlak!

  • Whatsapp

Oleh : Frince Zeswa
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Duta GenRe Putri Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis moralitas kasus kekerasan pada anak yang kian hari semakin meningkat. Mirisnya Negara yang seharusnya menjamin perlindungan dan keamanan tidak konsen pada permasalahan ini. Apalagi Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk menjamin perlindungan anak. Anak adalah aset Negara yang akan memegang kendali atas Negara di masa depan. Menurut UU Nomor 23 tahun 2012 pasal 1, Anak adalah seorang yang usianya belum menginjak 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan amanat UU Nomor 35 tahun 2014, seorang anak berhak atas perlindungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Tetapi pada kenyatanya sampai saat ini masih banyak kekerasan anak yang terjadi bahkan hanya segelintir kasus yangterekspos media.Kasus kekerasan pada anak tahun 2020 yang sedang viral beberapa waktu lalu sangat mengemparkan indonesia yaitu pembunuhan RG (9) secara sadis yang dilakukan oleh SB (41) di Aceh pada 10 oktober 2020. Kemudian kasus kekerasan seksual yang terjadi di Bangka Tengah menimpa seorang remaja perempuan yang berusia 16 tahun warga Padang Mulia, Koba, yang dicabuli oleh seorang duda.

Bahkan sejak awal tahun hingga 20 Juli 2020, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA), telah terjadi 6.969 kasus kekerasan, dan 56,5% korbannya adalah anak (usia 0-17 tahun), terbesar sebanyak 32,4% pada kelompok usia 13-17 tahun. Terlebih, data menunjukkan bahwa dari 6.969 kasus di atas, 46,9% pelaku berada pada rentang usia 25-44, usia paruh baya yang berpotensi besar menjadi orang tua dari anak berusia 13-17 tersebut di atas. Pelaku lain dengan prosentasi besar adalah pada rentang usia 18-24 (15,9%) dan 45-59 (14,7%).Dari beberapa jenis kekerasan yang dilaporkan, ternyata kekerasan seksual menempati posisi teratas itu pun baru mengacu pada sebagian kecil kasus yang berhasil dilaporkan dan ditangani pihak berwenang.

Menurut penulis, kasus-kasus ini terjadi karena anak-anak belum mengerti aktivitas seksual sehingga tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual. Dapat dikatakan ini salah satu pencapaian terbesar Indonesia karena menoreh angka yang cukup tinggi dalam waktu 7 bulan. Kekerasan terhadap anakmenjadi peringatan bagi kita semua bahwa kejahatan terhadap anak tidak memandang kelas sosial.

Bahkan pelaku adalah orang yang setiap harinya berada di lingkungan terdekat anak itu sendiri. Karena itu harus ada langkah tegas dari kita semua untuk melindungi anak dari kekerasan, guna meningkatkan kesadaran bangsa untuk menghargai hak-hak anak. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya.

Disinilah peran semua pihak sangat dipertanyakan, mulai dari keluarga yang menjadi lingkup kecil sosial hingga pada posisi fungsi dan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tugas dan fungsi pokok KPAI diatur pada Pasal 76 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;

Jika diperhatikan tugas pokok KPAI hanya mengawasi dan mengawal terkait penyelenggaraan perlindungan anak. Akan tetapi menurut penulis tugas pokok yang paling utama dan terpenting adalah pencegahan walaupun KPAI buklanlah lembaga teknis. KPAI bertindak setelah adanya pelaporan peristiwa kekerasan terhadap anak. Secara sederhana dapat dikatakan anak harus menjadi korban terlebih dahulu dan kehilangan masa depan baru Negara bertindak, dalam hal ini perlindungan yang Negara berikan sudah terlambat.

Negara yang seharusnya mencegah, bukan hanya melakukan pengawasan dan mengkawal saja. Sehingga sampai saat ini bukti konkret perlindungan terhadap anak belum jelas, dan tidak memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya, dalam berbagai bidang kehidupan. Seharusnya Negara memberikan ruang dalam fungsi pokok KPAI dalam hal “PENCEGAHAN” mungkin tingkat kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir. Sehingga anak memiliki kebebasan dan mendapatkan perlindungan yang optimal. (*)

Pos terkait