oleh

14 Anggota Dewan Tidak Hadir

PANGKALPINANG — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Abang Hertza, memimpin sekaligus membuka Rapat Paripurna XXIV Masa Persidangan III Tahun 2022, dalam agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 di Ruang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Jum’at (5/8).

“Rapat Paripurnan XXIV Masa Persidangan III Tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, dengan acara penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan KUA PPAS APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022, dengan ini saya nyatakan dibuka,” kata dia.

Abang Hertza mengungkapkan, berdasarkan absensi anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang datang sebanyak 16 orang, tidak hadir karena sakit 1 orang, izin 3 orang, tanpa keterangan 10 orang. Berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kota Pangkalpinang, rapat paripurna tersebut telah memenuhi quorum, sehingga dapat dilanjutkan dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Dikatakannya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 162 ayat (1), Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam lampiran Tap VI huruf c mengenai perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan PPAS menyebutkan:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran dapat terjadinya perubahan, pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.

b. Pelampauan atau tidak terealisasi alokasi belanja daerah, dan atau

c. Perubahan sumber pembiayaan daerah.

Selanjutnya pada pasal 162 ayat (2) menyebutkan, kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran dalam rancangan perubahan kebijakan umum APBD, serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Pasal 162 ayat (4) menyebutkan, rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:

a. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung di dalamperubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.

b. Capaian sasaran kinerja, program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak tercapai.

c. Capaian sasaran kinerja, program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampauai asumsi kebijakan umum anggaran.

Di dalam pasal 169 ayat (1) menegaskan, rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

“Dengan demikian, asumsi penyampaian perubahan PPAS kepada DPRD Kota Pangkalpinang saat ini sudah tepat waktu. Untuk itu kami ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang. Selanjutnya penyampaian perubahan kebijakan umum APBD dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2022 akan disampaikan oleh Walikota Pangkalpinang,” demikian Abang Hertza. (Romlan)