HEADLINEPEMPROV BABEL

35 Raperda Terimbas Undang-Undang Cipta Kerja

×

35 Raperda Terimbas Undang-Undang Cipta Kerja

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nico Plamonia Utama menyatakan, sedikitnya 35 Perda dan Raperda di Provinsi Bangka Belitung terkena imbas dari Undang-Undang Cipta Kerja,”

“Ini harus segera kita bahas ditahun depan,” tegas Nico Plamonia, saat menyampaikan Perubahan Propemperda Tahun 2021 di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (12/7).

Dikatakannya, ada tujuh Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditarik oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasalnya, lima dari tujuh Raperda tersebut bersinggungan langsung dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

“Yang dimaksudkan untuk mengkaji ulang sekaligus menyesuaikan secara menyeluruh terhadap Raperda, agar selaras dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” bebernya.

Ditambahkan Nico, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penarikan kembali Raperda Provinsi yang belum dibahas disampaikan dengan Surat Gubernur, disertai alasan penarikan.

Nico menjelaskan, tujuh Raperda yang rencananya akan ditarik oleh pihak eksekutif antara lain:

1. Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034;

2. Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri dan Pelabuhan Sadai Kabupaten Bangka Selatan;

3. Raperda Penyertaan Modal Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepada PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera;

4. Raperda Tentang Pengelolaan Sampah Regional;

5. Raperda Tentang Irigasi;

6. Raperda Tentang Sempadan Sungai; dan

7. Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dikatakan Nico Plamonia, Raperda Penyertaan Modal Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepada PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera memang perlu ditarik kembali.

Menurutnya, alasan Pemerintah Provinsi sangat jelas, bahwa BUMD tersebut perlu dirapikan kembali, serta keuangan daerah yang sedang defisit.

“Satu yang dilanjutkan, tidak ditarik, yaitu Raperda Pengelolaan Sampah Regional, ini akan kita diteruskan. Karena sampah ini telah menjadi permasalahan di Ibukota Provinsi. Jika tidak ditindaklanjuti segera, maka ini akan menjadi masalah kedepannya,” demikian Nico. (*)


Editor : Romlan
Sumber: Humas DPRD Babel

READ  Suganda Sambut Kedatangan KSP Moeldoko