oleh

Ada Enam SPK Operasional PIP Di Perairan Laut Belinyu

BANGKA — PT Timah Tbk melalui Unit Penambangan Laut Bangka atau UPLB, dikabarkan telah mengeluarkan enam Surat Perintah Kerja atau SPK untuk operasional Ponton ISap Produksi atau PIP, untuk penambangan timah di perairan laut Kecamatan Belinyu.

Kabar itu diungkapkan Jn, warga setempat belum lama ini.

“Untuk informasi, di Belinyu itu sudah ada enam SPK yang dikeluarkan PT Timah. Di Kusam satu SPK atas nama KKJ. Di Berok satu SPK atas CV ATM. Di lokasi Pulau Punai ada dua SPK. Yang satu atasnama CV PB, yang satunya saya belum tahu nama perusahaannya, tetapi pengurusnya rombongan Ayl. Kemudian di lokasi Batu Kerang juga sudah ada SPK, pengurusnya rombongan Ml,” beber Jn via ponselnya, belum lama ini.

Ketika disinggung tentang pungutan uang bendera atau uang masuk dari pemilik ponton oleh oknum panitia, Jn tak menampik kabar tersebut.

“(Pungutan) itu memang benar, dan semua panitia di semua lokasi itu memang mungut uang bendera,” kata Jn.

Sumber lainnya, Ad, juga membenarkan adanya pungutan uang bendera oleh oknum panitia PIP dari pemilik ponton. Sayangnya, Ad enggan membuka secara detail, berapa jumlah rupiah dari dipungut secara illegal oleh oknum panitia PIP tersebut.

“Kalau jumlah pastinya, susahlah bang. Tapi pungutan itu memang ada dan bervariasi. Ada yang tiga juta per ponton, ada yang kurang dari itu, ada juga yang lebih,” beber Ad.

Ad membenarkan, jika oknum panitia operasional PIP itu patut diduga menggunakan SPK yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk, sebagai dasar untuk memungut uang bendera atau uang masuk dari pemilik ponton.

“Iya, benar, memang SPK itulah dasarnya. Jadi mereka (panitia) itu bekerja sama dengan CV atau Koperasi, untuk mengurus SPK itu ke UPLB PT Timah. Tapi sebelum SPK keluar, panitia ini sudah terbentuk dan sudah sepakat duluan, berapa uang bendera yang akan dipungut dari pemilik ponton? Dan aturan uang bendera itu memang dibuat sendiri oleh panitia. Rata-rata panitia itu memang warga sekitar, termasuk tetanggaku juga panitia. Setelah SPK keluar, baru mereka terapkan aturan yang sudah disepakati sebelumnya, jika ada PIP yang mau nambang timah di lokasi SPK mereka, wajib bayar sesuai keputusan yang sudah disepakati panitia,” bebernya.

Terkait dugaan pungutan illegal yang dilakukan oleh oknum panitia pihak PT Timah Tbk, selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan yang memberikan Surat Perintah Kerja kepada perusahaan mitranya, hingga kini belum menanggapi upaya konfirmasi redaksi media ini. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed