oleh

Ada Temuan BPK Di Sekretariat Dewan, Parulian Mengaku Tidak Tahu

 20 total views

BANGKA — Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesi Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018. Penyampaian Opini WTP Pemkab Bangka itu dilakukan di Ruang Rapat Kantor BPK RI Perwakilan Babel, Selasa (21/05/2019) sekira pukul 10:00 WIB pagi.

Ini merupakan ketiga kalinya Pemerintah Kabupaten Bangka memperoleh opini WTP secara berturut-turut. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan yang meliputi kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, senilai Rp 408,11 juta.

Demikian diungkapkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Widhi Widayat, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018.

Menurutnya, permasalahan SPI diantaranya adalah hibah langsung dalam bentuk barang dan uang yang diterima Dinas Kesehatan senilai Rp 5.091,99 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp 4.131,95, belum disahkan dan dilaporkan sebagai pendapatan hibah. Ada juga proses penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari APBN belum optimal.

Permasalahan ketidakpatuhan diantaranya adalah perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka, yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah senilai Rp 328,46 juta.

Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan senilai Rp 65,59 juta.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan tersebut, Pemda Bangka telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp 203,15 juta.

Terkait LHP BPK RI Perwakilan Babel tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Parulian Napitupulu mengapresiasi prestasi Pemkab Bangka, yang berhasil meraih Opini WTP tiga kali berturut-turut.

“Iya, itu berarti prestasi, dan ini sudah tiga kali secara berturut-turut,” ujar Parulian via ponselnya, Senin siang.

Parulian mengaku tidak mengetahui, jika ada temuan BPK RI terkait anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan. Dia berkilah, pengguna anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka adalah Sekretaris Dewan.

“Kalau itu Saya kurang tahu. Karena pengguna anggaran bukan kami, pengguna anggarannya itu Sekwan,” jelasnya.

Namun demikian, pria yang akrab disapa Ucok itu tetap memberikan apresiasi kepada Pemkab Bangka yang berhasil meraih Opini WTP atas LHP BPK RI Perwakilan Babel terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018.

“Iyalah (apresiasi kepada Pemkab Bangka). Karena tidak mudah mendapat WTP. Yang jelas, kan pengunaan anggaran itu sudah benar. Kalau ada temuan, itu lain lagi, itu beda. Karena laporan penggunaan keuangan kita bagus, tepat sasaran, penataan aset juga bagus. Itu prestasi untuk Pemda Bangka, apalagi di masa jabatan Pak Mulkan, ini kan yang pertama dapat WTP. Mudah-mudahan bisa bertahan lah kedepan, sekalipun Saya sudah tidak Ketua DPRD lagi,” kata Dia. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed