oleh

Akibat Kebijakan Tidak Pro Rakyat, Penambang dan Pedagang Kini Menjerit

BANGKA — Kadrik Johan, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bangka Belitung bersama jajaran melakukan kunjungan ke Dusun Mengkubung di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Kamis (30/6) kemarin, guna mendengar secara langsung keluhan dari masyarakat penambang yang saat ini menjerit, karena aktivitas tambang mereka distop dengan adanya kebijakan Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung belum lama ini.

Pada kunjungan itu Kadrik Johan sempat berdialog langsung dengan masyarakat yang telah menunggu dari pagi, memadati wilayah di sekitar pantai tepian pantai Mengkubung.

“Harusnya Penjabat Gubernur sadar, kalau regulasi pemerintah daerah untuk menyetop kegiatan tambang rakyat yang dinilai ilegal bisa dicarikan solusi terlebih dahulu. Seperti perizinannya dengan mengutamakan kearifan lokal, karena perizinan adalah bentuk kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Rakyat hanya tahunya berusaha, dan siap menyerahkan hasil produksinya kepada yang berhak dengan harga yang sesuai. Utamakan dulu masyarakat makmur, maka otomatis negara pun jadi makmur,” ungkapnya sebagaimana siaran pers yang diterima redaksi.

Kadrik Johan berharap kebijakan Penjabat Gubernur yang pro rakyat, sehingga bisa menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebelumnya ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk peringkat 4 besar nasional. Tak bisa dipungkiri, sektor tambang masih dominan penyumbang pendapatan masyarakat dan daerah.

“Kalau kondisi ini dibiarkan, dikhawatirkan ekonomi masyarakat Bangka Belitung akan kembali terpuruk, karena selama ini masih masyarakat kita masih banyak yang mengandalkan sektor tambang timah sebagai penopang ekonomi,” imbuhnya.

“Pasca kebijakan Penjabat Gubernur Babel yang dengan sepihak telah membuat kami tidak dapat berusaha mencari makan untuk menghidupi anak dan istri. Kebijakan beliau (Penjabat Gubernur) sungguh sangat tidak pro rakyat. Selama ini sangat membantu perekonomian keluarga dan daerah dengan adanya kegiatan tambang ini,” ungkap Dd, salah satu penambang yang hadir.

Dia berharap kiranya Penjabat Gubernur sadar, bahwa banyak sekali keluarga yang tidak ada pekerjaaan untuk menghidupi keluarganya selain menambang timah, terutama yang bekerja dengan TI User-user atau Sebu-sebu, yang bisa dikerjakan oleh masyarakat kelas bawah, dan mayoritas penduduk setempat.

“Penjabat Gubernur harusnya mampu menciptakan lapangan kerja terlebih dahulu untuk kami, bukanya langsung main stop begitu saja. Apalagi ini menghadapi lebaran Idul Adha. Kami berharap kepada kawan-kawan Laskar Merah Putih mampu membawa aspirasi kami ini untuk mendapatkan solusinya. Dengan ketegasan Pak Gubernur meminta pihak Polda Babel melakukan penertiban, malah unit TI kami dirusak saat kami tidak bekerja,” kata dia.

Rombongan Laskar Merah Putih kemudian bergerak ke lokasi pasar umum di kawasan Belinyu, melakukan dialog dengan pedagang tradisional dan pengelola kelontong. Pedagang pun mengeluhkan kondisi pasca keluarnya kebijakan Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menghentikan penambangan timah, transaksi di pasar pun berkurang dari sebelumnya.

“Kami pedagang berharap agar kegiatan tambang rakyat tetap berjalan seperti semula Pak. Kalau begini kami juga susah, jualan ikan dan sayur sepi pembeli, warkop juga sepi Pak. Kami minta pejabat daerah jangan sampai mikir perut sendiri. Bisa-bisa tutup toko kami, jual murah pun tidak ada yang belanja, apa lagi jual mahal,” kata Nini kepada awak media yang mengikuti kegiatan tersebut. (*)


Sumber : LMP Mada Babel