HEADLINEOPINI

Anak Dalam Berita (Bagian 6)

×

Anak Dalam Berita (Bagian 6)

Sebarkan artikel ini
Penulis: Romlan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diatur pada Pasal 44 sampai Pasal 50. Tindak pidana kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46 merupakan delik aduan.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, tidak jarang anak menjadi pelaku, jadi korban, atau saksi, yang selanjutnya disebut anak berhadapan hukum.

Anak berhadapan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang menjadi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, atau saksi tindak pidana.

Penulis berpendapat, berita terkait kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak di bawah umur, wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, pada ayat (1) menyebutkan, Identitas Anak, Anak Korban, dan atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak atau pun elektronik.

Pada ayat (2) ditegaskan, Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan / atau Anak Saksi.

Ketentuan Pasal 97 menyatakan: “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Merujuk pada Pasal 78 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, kedaluwarsa penuntutan pidana sesudah dua belas tahun. Artinya, jika hari ini ada berita di media massa yang melanggar Pasal 97 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perkara itu dapat dituntut hingga 12 tahun yang akan datang.

Selain itu, ada Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2019 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Terdapat 12 point yang mengatur pemberitaan tentang anak yang dirumuskan dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak tersebut.

Lahirnya Pedoman Pemberitaan Ramah Anak itu setelah Dewan Pers menandatangani MoU dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada Kamis, 12 April 2018. Maksud dan tujuan dari MoU tersebut adalah sebagai landasan kerja sama perlindungan anak, dengan tujuan menyelenggarakan pemberitaan ramah anak.

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dimaksudkan untuk mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak, anak yang yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak, baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban dari suatu peristiwa atau perbuatan pidana.

Sengketa Jurnalistik terkait pelanggaran terhadap Pedoman Pemberitaan Ramah Anak diselesaikan oleh Dewan Pers, sesuai mekanisme yang berlaku dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Dalam teori ilmu jurnalistik berita harus memenuhi unsur 5W + 1H. Dalam kontek perlindungan anak, maka kelengkapan unsur berita tidak boleh melanggar Kode Etik Jurnalistik, apalagi Undang-Undang, sehingga orang yang membuka identitas anak bermasalah dengan hukum dapat dikenakan sanksi hukum. Jadi, waspadalah!

Masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan di media massa dapat menyampaikan keberatan dengan menggunakan hak jawab atau hak koreksi kepada redaksi media yang bersangkutan, mengadukan kepada Dewan Pers, atau melaporkan pemberitaan tersebut kepada pihak berwenang lainnya.

Redaksi media tersebut wajib segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. (Bersambung)