BANGKA BARAT — Ketua KPU Bangka Barat, Pardi mengatakan, dari anggaran sebesar Rp. 15,9 milyar yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk penyelenggaraan Pilkada 2020, masih tersisa kurang lebih Rp. 3 milyar.
” Dari sejumlah anggaran tersebut tentunya masih bersisa. Sisanya sekitar 3 milyar per Desember 2020. Kita masih ada tahapan sampai Januari ini. Kemudian nggak banyak lagi lah yang dibelanjakan, tinggal bagian – bagian ini lah yang kegiatan kecil – kecil , sudah tidak ada lagi yang mengeluarkan biaya besar,” jelas Pardi saat Jumpa Pers di Cafe Katiga, Muntok, Selasa ( 26/1/2021 ) sore.
Pardi menilai, dengan surplus sebesar itu, penghematan yang terjadi terbilang cukup banyak. Namun faktor penyebabnya bukan karena perencanaan yang salah atau pun banyaknya kegiatan yang tidak dilaksanakan.
” Tapi karena memang kondisi pandemi ( Covid-19 ) ini yang tidak memungkinkan. Anggarannya yang paling banyak itu perjalanan dinas. Itu yang tidak terserap. Dari perjalanan dinas mungkin yang terserap hanya sekitar 50 hingga 60 persen. Karena dinas luar seperti bimtek ke Jakarta itu kan semua diganti dengan zoom, itu yang paling besar,” jelasnya.
Faktor lainnya kata dia model
pengadaan logistik KPU sekarang ini semakin baik karena dilakukan tidak lagi secara langsung, melainkan dengan sistem e – katalog. Dengan sistem ini harga logistik Pemilu jauh lebih murah, terutama surat suara yang bisa menghemat anggaran hingga 90-an persen.
” Jadi dari rasionalisasi kita, kita menganggarkan 1.500 karena asumsi kita di tahun 2015 harganya sekitar Rp.1.500 per lembar. Ternyata hanya Rp.150. Disini siapa yang mau nyetak seharga 150 perak kalau bukan Jawa Post Group. Itu nyetaknya di Jawa Post Group di Semarang. Jadi terhemat itu hampir 90 persen. Semua logistik hemat semua,” tukas Pardi.
Bahkan lanjut dia, karena Pilkada kali ini tidak terjadi sengketa dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ( MK ), maka anggaran Perselisihan Hasil Pemilu
( PHPU ) yang telah disiapkan juga tidak terpakai.
” Anggaran cadangan kita PHPU, anggaran untuk perselisihan Pemilu yang kita anggarkan untuk perisiapan kalau ada gugatan tidak tergunakan juga. Itu juga signifikan. Itu luar biasa saya pikir ada hampir 3 milyar tidak terserap. Ini nanti akan menjadi SILPA
( Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ),” tutupnya. ( SK )
