oleh

Apa Kabar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga?

Penulis : Widya
Mahasiswi Universitas Bangka Belitung


Belakangan ini isi Undang-Undang CiptaKerja menjadi topik hangat ditengah masyarakat, padahal masih ada Rancangan Undang-Undang yang juga tidak kalah penting yang masih menunggu untuk disahkan. Rancangan Undang-Undang yang diharapkan akan menjadi kabar gembira untuk kalangan masyarakat khususnya pekerja rumah tangga, Rancangan Undang-Undang ini ialah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, atau biasa disingkat menjadi RUU Perlindungan PRT.

Seperti yang kita ketahui RUUPerlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan angin segar bagi sebagian kalangan, yakni Pekerja Rumah Tangga. Karena dengan adanya undang-undang ini, Pekerja Rumah Tangga akan mendapatkan kepastian hukum atas perlindungan dirinya, serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Indonesia sendiri memiliki Pekerja Rumah Tangga yang cukup banyak. Data terakhir tahun 2015 menunjukkan jumlah Pekerja Rumah Tangga di Indonesia diperkirakan 4 Juta orang, angka ini pasti terus bertambah setiap tahunnya. Namun sudah enam belas tahun berlalu RUUPerlindungan Pekerja Rumah Tanggaini belum juga dibahas dirapat paripurna.

Sejak diusulkan pada tahun 2004 silam, hingga kini RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih dalam rancangan. Dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum juga dibahas karena selalu kalah dalam hal prioritasnya.Padahal seperti yang kita ketahui, RUU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sebagai pekerja dan warga negara. Selanjutnya juga memberikan perlindungan kepada Pemberi kerja atau Majikan.

Hal yang paling disoroti ialah mempersempit terjadinya kekerasan yang dialami pekerjarumah tangga. Seperti dihimpun dari data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT). Pada tahun 2020 saja,terdapat 417 Pekerja Rumah Tangga yang mengalami kekerasan dan sebagian besar mengalami multi bentuk, yaitu kekerasan fisik,psikis dan ekonomi.

Selain itu didalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga ada pokok-pokok pikiran mengenai penyelesaian perselisihan, yakni dengan musyawarah serta mediasi. Lalu ada pula Serikat Pekerja yang mana memuat tentang Pekerja Rumah Tangga yang berhak bergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh baik menjadi anggota maupun pengurus.Lalu dimuat juga sanksi untuk Agen Penyalur yang melakukan tindak perdagangan manusia, memperkerjakan PRT dengan memalsukan identitas PRT dan merotasi penempatan PRT, serta menyekap PRT. Dengan adanya tujuan serta pokok pikiran yang ada, membuat beberapa pihak semakin mendesak agar secepatnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini segera disahkan.

Seperti Komnas Perempuan yang terus mendesak agar supaya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini segara disahkan, karena dalam jumlah 70.49 juta orang bekerja padapadat sektor informal dan 61 persen di antaranya adalah Pekerja Perempuan, yang rentan mendapatkan kekerasaan berbasis gender, seperti kekerasan seksual, perdagangan orang, dan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk juga tidak dipenuhinya hak-haknya sebagai pekerja.

Hal ini yang menimbulkan rasa keprihatinan Penulis terhadap RUU Perlindungan PRT ini, karena sampai sekarang masih belum disahkan. Jangankan untuk disahkan, dibahas saja belum. Ini menambah daftar panjang pertanyaan yang muncul, kenapa RUU ini masih belum dibahas di rapat paripurna?Seolah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih dikesampingkan. Mengingat RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga bisa dibilang juga masuk dalam urgensi. Apalagi dalam keadaan pandemi sekarang ini,yang mana bisa saja Pekerja Rumah Tangga diputuskan sebelah pihak oleh Majikan, tanpa diberikan upah yang sesuai atau dipecat secara sepihak.

Hal demikin justru akan menambah kasus pengangguran serta kemiskinan yang ada. Lantas kenapa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini belum disahkan juga? Kenapa perlindungan masyarakat ekonomi rendah dikesampingkan? Sedangkan para pengusaha modal besar dipermudah untuk mendapat perizinan, (RUU cipta kerja yang disinyalir mempermudah para pengusaha padat modal)? Lalu bagaimana pengimplementasian sila ke 5 dalam hal ini, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan