oleh

ASN Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Wajib Miliki Sertifikat

 27 total views

PANGKALPINANG — Dalam Perpres No 16 Tahun Tahun 2018, ada aturan yang mengamanatkan kewajiban ASN yang menjadi pelaku pengadaan barang dan jasa, untuk bersertifikasi.

Hal ini selaras dengan tujuan Pemkot Pangkalpinang yang mendorong peningkatan kemampuan dan standar Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola pengadaan barang jasa pemerintah.

“Iya walau diakui masih terkendala dengan biaya. Namun dari Instruksi Walikota Pangkalpinang sudah jelas, pejabat terkait wajib memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa,” kata Kabid Pengembangan SDM Badan Kepegawaian Daerah Pemkot Pangkalpinang, Sri Wahyuni, Senin 22/07/2019.

Dikatakannya, kewajiban ASN memiliki sertifikat tadi juga koheren dengan efektifitas roda pembangunan. Mengingat jika pejabat tadi belum memiliki sertifikat, maka akan diwakili oleh pejabat setingkat di lingkup kedinasan terkait.

“Otomatis pejabat tadi tidak bisa tandatangani di Pengadaan Barang dan Jasa, akan digantikan oleh pejabat setingkat atau yang diatasnya untuk mewakili,” ucap Sri Wahyuni.

Sebagai informasi, sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi pemangku kepentingan yang terkait.

Diantara pemangku kepentingan tersebut adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan (PP). (Red/3)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed