BANGKA BARATHEADLINE

Bangka Barat Terapkan PPKM Level 4

×

Bangka Barat Terapkan PPKM Level 4

Sebarkan artikel ini

BANGKA BARAT — PPKM Level 4 di Kabupaten Bangka Barat akan mulai diterapkan pada Senin 26 Juli 2021 hingga 10 hari ke depan.

Tim Satgas Penanganan Covid – 19 bersama Sekda Muhammad Soleh, dan unsur terkait telah melakukan rapat sejak siang hingga malam pada Sabtu ( 24/7 ).

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid – 19 Bangka Barat, M. Putra Kusuma, setelah dilakukan pembahasan secara detail, ada 3 aspek yang akan menjadi penekanan dalam penerapan PPKM Level 4.

Ketiga aspek tersebut yaitu, esensial, non esensial dan kritikal.

Putra menjelaskan, bagi dinas yang dianggap non esensial di lingkungan Pemkab seluruhnya Work From Home.

” Tetapi ada petunjuk dari peserta rapat untuk bisa memilah – milah terkait dengan bagaimana pelayanan kita terhadap masyarakat, baik itu pelayanan ke masyarakat maupun pelayanan kepada pegawai,” papar Putra dalam konferensi pers usai rapat di OR I Setda Bangka Barat, Sabtu ( 24/7 ) malam.

” Karena tidak mungkin serta merta seluruhnya WFH karena ada point – point penting di dalam instansi dan institusi tersebut yang harus tetap bekerja untuk melakukan kegiatan – kegiatan ataupun intervensi di dalam pembangunan Kabupaten Bangka Barat ini,” sambungnya.

Sedangkan sektor esensial seperti keuangan, perbankan dan kritikal yakni rumah sakit, Puskesmas dan BPBD wajib melaksanakan kegiatan dan seratus persen pegawai diizinkan hadir.

Aturan di Pelabuhan Tanjung Kalian juga berubah. Bila sebelumnya para penumpang hanya diwajibkan membawa rapid antigen negatif, sekarang mereka harus sudah divaksin minimal dosis pertama.

Sementara untuk tempat ibadah tidak akan ditutup. Menurut Putra hal itu sesuai Instruksi Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. Nantinya di setiap tempat ibadah akan ditempatkan Satgas Internal yang bertugas mengatur protokol kesehatannya.

” Jadi Satgas Internal itulah yang akan saling mengingatkan pada seluruh jamaahnya untuk taat kepada prokes secara ketat,” imbuhnya.

Lalu lintas antar kabupaten di dalam pulau untuk sementara belum ada keputusan untuk dilakukan penyekatan. Putra mengatakan, jika memang harus ada penyekatan maka keputusan untuk itu berada di tingkat provinsi, bukan kabupaten.

” Karena kita tidak ingin ada tendensi sepihak antara satu kabupaten dengan kabupaten lain yang secara teritorial dia beririsan. Sehingga kita memerlukan keputusan yang lebih tinggi yang lebih dapat menaungi secara keseluruhan antar kabupaten,” tandas dia.

Untuk rumah makan, warung, cafe dan pelaku UMKM, pihaknya telah menyepakati agar pembeli membawa pulang makanan atau minuman pesanannya, mereka tidak diizinkan makan ditempat.

” UMKM tetap bisa buka tapi tidak ada yang makan di tempat jadi semuanya dibawa pulang dan paling telat tutupnya pukul 20.00 WIB. Lewat itu Satgas akan tim gabungan tiap hari akan melakukan edukasi secara humanis untuk melakukan pendekatan pendekatan terkait bagaimana transmisi ini bisa kita hentikan bersama – sama,” tukas Putra. ( SK )