BENGKULU SELATAN – Anggota DPRD Bengkulu Selatan terkait kondisi lahan persawahan Tanjung Tambangan ini hanya bisa mendorong pemerintah daerah agar membantu perbaikan infrastruktur.
Seperti yang sampaikan Anggota DPRD Bengkulu Selatan Susman Hadi. Beberapa kali ia meminta pemerintah daerah untuk fokus terhadap infrastruktur pertanian masyarakat.
Namun apa yang dilakukan pemerintah belum mengakomodir harapan masyarakat agar irigasi atau infrastruktur lainnya yang rusak, diperbaiki.
Hanya beberapa wilayah saja yang menjadi perhatian pemerintah. Seperti Kecamatan Air Nipis dan Seginim.
“Dalam rencana pembangunan daerah, saya selalu menekankan agar infrastruktur dasar pertanian itu diutamakan. Tampaknya belum diseriusi pemerintah,” tegas Susman.
Dengan kondisi tersebut, Susman pesimis Bengkulu Selatan tidak akan menjadi daerah lumbung pangan.
Apalagi setiap hasil panen pemerintah daerah belum bisa menerima gabah petani. Maka hasil pertanian Bengkulu Selatan dibeli oleh Provinsi Lampung.
“Ini juga yang menjadi kendala petani, ada barang tapi sulit jual, jadi tolong kepada Bupati, dan harusnya Bupati tau kondisi ini,” sampainya.
Tahun 2023 lalu Pemkab Bengkulu Selatan melalui Dinas Pertanian menerima Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Rp 6,2 miliar. Dan dikhususkan untuk sektor pertanian.
Hanya saja dana alokasi khusus tersebut tidak dirasakan seluruh masyarakat petani Bengkulu Selatan.
Dana Rp 6,2 miliar tahun 2023 diantaranya pembangunan sumber air dan rehabilitasi irigasi pertanian juga pembangunan jalan Pertanian. (red/adv)
