BANGKA TENGAH — Lembaga Sensor Film menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membentuk Desa sensor mandiri. Pembentukan, Kampung Sensor Mandiri ini untuk memastikan bahwa film-film yang diedarkan di masyarakat layak dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.
Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Naziarto menyambut positif rencana LSF membentuk Desa sensor mandiri di Babel, sekaligus menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi Babel.
“Pemrov Babel menyambut baik. Ini bukan hanya lifestyle, tetapi kita menginginkan untuk meningkatkan ini kepada bangunan kerja sama, kita lakukan semacam MoU antara dinas yang terkait di bidang sensor film ini. Kabupaten / Kota juga bisa seperti itu, nanti kita lakukan semacam perjanjian kerja sama masyarakat antara provinsi dan 7 kabupaten / kota, kita lakukan secara bersama-sama,” ungkap Naziarto di Hotal Novotel Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Selasa (21/6/2022).
Selain itu, Naziarto mengungkapkan pemerintah ingin melihat sejauh mana animo masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan adanya Desa Sensor Mandiri yang digagasi oleh lembaga Sensor Film Indonesia.
“Kita melihat ke depan Provinsi Bangka Belitung ini ibaratkan masih eforia, sadar nggak kita? Eforia ini begini, Desa sudah, lewat kota belum sampai, serba susah. Mereka ingin serba tahu semua, jadi kalau seperti ini kita lihat,” kata dia.
Sementara itu, Rommy fibri Hardiyanto ketua Lembaga Sensor Film, dirinya menyambut baik apa yang sudah ditawarkan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk membangun Desa sensor mandiri.
“Kami menyambut baik yang ditawarkan oleh pak sekda untuk kerjasama dengan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung. Dan bukan hanya kerjasama ditingkat provinsi pak, tapi LSF ini sudah mengisiasi, Kabupaten atau Kota,” kata Rommy.
Dirinya pun, menjelaskan kegiatan seperti ini dilakukan setelah sebelumnya berhasil dilaksanakan di beberapa kota yang ada di Indonesia.
“Sekarang sudah ada Desa Sensor Mandiri itu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Barangkali ke depannya bukan hanya di provinsi seperti apa yang disebut Pak Sekda tadi, kita bisa datang ke pemerintah kota / kabupaten atau apa,” jelasnya.
“Memang namanya Desa Sensor Mandiri. Tapi jangan bayangkan semua Desa, nggak. Bahkan di Jawa Timur itu, Madiun itu kan statusnya Walikota, tapi itu erat bekerja sama dengan LSF untuk membangun Desa Sensor Mandiri ini, kami sudah melakukan program percontohan disitu,” tambahnya. (Dika)
