oleh

Berawal Dari Sengketa Tanah, Para Big Bos Ini Dilaporkan Ke Polisi

gambar ilustrasi

PANGKALPINANG — beredar kabar sembilan orang pengusaha besar dilaporkan oleh PT Krama Yudha Sapta ke Polda Bangka Belitung, pada September 2018 lalu.

Mereka di antaranya AS, TJ, HL, JA, Vr, Kv, En, Ys dan lain – lain. Para big bos itu dilaporkan PT Krama Yudha Sapta ke polisi, lantaran diduga melakukan penyerobotan lahan dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Krama Yudha Sapta, yang berada di kawasan Jalan Alexander Pangkalpinang.

Kuasa Hukum PT Krama Yudha Sapta, Muslim SH, saat dikonfirmasi membenarkan kabar tersebut. Menurut Muslim SH, pihaknya sudah melaporkan kasus dugaan penyerobotan lahan dalam HGU PT Krama Yudha Sapta itu sejak 2018 lalu.

“Iya, benar, sudah 2018 itu dilaporkan,” ujar Muslim dihubungi via ponselnya belum lama ini.

Terpisah, Direktur Direktorat Kriminal Umum Polda Bangka Belitung, melalui Kasubbid II AKBP Rully Tirta Lesmana S.IK, juga membenarkan adanya pelaporan dari pihak PT Krama Yudha Sapta terhadap sejumlah big bos tersebut.

“Benar (ada laporan), kasusnya masih dalam tahap penyelidikan,” ungkap AKBP Rully Tirta Lesmana di Mapolda BabeL, Senin (04/03/2019) pagi.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi media ini masih mengupayakan konformasi kepada pihak terlapor.

Kuat dugaan pelaporan terhadap sejumlah pengusahan besar di Babel itu berawal dari sengketa tanah seluas 213 hektare di kawasan Jalan Alexander Pangkalpinang.

Berdasarkan data dan informasi yang ada di Sistem Penelusuran Penyelesaian Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI, PT Krama Yudha Sapta memiliki Hak Guna Usaha atas lahan seluas 213 hektare tersebut.

Pada tahun 2016, sengketa penguasaan tanah tersebut lalu berlanjut ke gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Pgp.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. Sementara dalam Rekonvensi, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian, Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1988 Gambar Situasi Nomor 269 atas nama PT Krama Yudha Sapta atas tanah seluas 213 ha (dua ratus tiga belas hektar) yang terletak di Desa / Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sah dan berharga, dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi, majelis hakim menghukum para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 946.830,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh Hakim Ketua Setyanto Hermawan SH.MHum, Hakim Anggota Maju Purba SH dan Diah A. Miftafiatun SH.MH, dan Panitera Sumanjaya SH.

Tak puas dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangalpinang, para Penggugat lalu mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dengan registrasi perkara Nomor : 24/PDT/2017/PT.BBL. Pada tingkat Banding ini, gugatan dimenangkan oleh para Penggugat.

Kemudian putusan tersebut dibatalkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 24/PDT/2017/PT BBL tanggal 23 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat, dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 24 Mei 2017 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pgp yang dimohonkan Banding.

Namun di tingkat Kasasi, perkara perdata tersebut kembali dimenangkan oleh PT Krama Yudha Sapta. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Nomor 1992 K/Pdt/2018.Dalam putusannya menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi Ir. THOMAS JUSMAN, YUSWANTO, JAP FX. KELVIN HADINATA, ENNA tersebut.

Tak hanya itu, Majelis Hakim Agung juga menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Putusan itu diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Soltoni Mohdally SH.MH yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Zahrul Rabain SH.MH dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab SH.MH adalah Hakim – Hakim Agung sebagai Hakim Anggota. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed